Jokowi dan Ambisi Pertumbuhan Ekonomi yang Meleset

Tim Editor

Presiden Joko Widodo (Foto: Istimewa)

Jakarta, era.id - Dalam kampanye kali dua pilpres, Joko Widodo selalu menjanjikan pertumbuhan ekonomi yang melesat. Saat kampanye pilpres 2014 lalu, Jokowi pernah menjanjikan pertumbuhan ekonomi Indonesia bisa mencapai 8 persen di tahun penerimaan. Hingga kampanye Pilpres 2019, capres petahana ini juga memperkirakan angka pertumbuhan ekonomi bisa mencapai 6-7 persen di seluruh periode yang dihantui perlambatan ekonomi global.


Infografik (Ilham/era.id)

Data dari Badan Pusat Statistik (BPS) menunjukkan, pertumbuhan ekonomi di era Jokowi tidak bergerak lebih dari 5 persen. Pada 2015 misalnya, tahun pertama pemerintahan Jokowi, ekonomi hanya mampu tumbuh 4,79 persen, atau anjlok jika dibandingkan pada tahun 2014 yang masih bisa mencapai 5,02 persen.

Pada 2016, 2017, dan 2018, pertumbuhan ekonomi sedikit meningkat, tetapi hanya bergerak dikisaran angka nol koma. Pada 2019, pemerintah mematok target pertumbuhan ekonomi 5,3 persen di dalam APBN, atau jauh dari advokasi Jokowi di akhir masa depan.

Baca Juga: Mengintip Rundown Acara Pelantikan Jokowi-Ma'ruf Amin

Ambisi mendongkrak pertumbuhan ekonomi juga sudah masuk ke dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) 2014-2019. Paket kebijakan ekonomi pun dikeluarkan selama lima tahun terakhir. Tujuannya, agar memulai investasi, mendorong daya beli masyarakat, dan memperbaiki sistem perpajakan.

Soal pembangunan infrastruktur, jangan lakukan lagi, ribuan kilometer jalan, bandara, dan pelabuhan dibangun untuk pemerataan ekonomi ke seluruh pelosok negeri.

Direktur Riset Pusat Reformasi Ekonomi (INTI) Piter Abdullah menilai, pertumbuhan ekonomi yang tak bisa mencapai target bisa dipengaruhi oleh banyak faktor. Utamanya karena faktor eksternal. Selain penurunan harga, ketiadaan kebijakan terobosan yang dapat mengurangi harga turun juga menjadi faktor utama.

"Arus investasi enggak masuk, lebih karena tidak efektifnya kebijakan-kebijakan yang diambil pemberintah. Banyak faktor penghambat investasi yang terbalik tidak diperbaiki," kata Piter.

Terkait dengan pembangunan infrastruktur yang menjadi kebijakan utama pada periode pemerintahan 2014-2019 juga tak menolong. Alasannya, karena program ini tidak mendukung kebijakan dan program lain yang dapat meningkatkan konsumsi dan investasi. Ia mengatakan dari 16 paket kebijakan selama lima tahun pertama pemerintahan Jokowi, tidak ada yang benar-benar efektif mendorong investasi.

Dari data World Economic Forum (WEF) mencatat Indonesia juga menurunkan peringkat daya saing yang semula bergantung di 45 pada tahun lalu merosot ke level 50.

Dalam laporan terbaru WEF tahun 2019, mendaftarkan Indonesia bergantung pada peringkat 50 dengan nilai 64,6, turun 0 , 3 dari tahun lalu. Mengecilkan perubahan kinerja pada Indonesia

Dari kubu, Ketua DPP PKS Mardani Ali Sera mengatakan untuk mencapai pertumbuhan ekonomi di atas 5 persen diperlukan reformasi ekonomi pada tiga bidang utama yaitu penataan dan pembenahan, insitusi perpajakan, hingga rasio pajak.

Selain itu, ia mengatakan, persetujuan pengadilan pusat harus diikuti dengan penegakan hukum yang dikonfirmasi terhadap kasus korupsi dan pengemplangan pajak. Yang terakhir adalah soal kebijakan insentif untuk penelitian dan pengembangan produk. "Semua yang didukung dengan peningkatan kekuatan tata kelola persetujuan," kata Mardani kepada era.id , Rabu (16/10/2019).

Mardani melihat pembangunan yang inklusif dengan target pertumbuhan di atas 5 persen masih menjadi tantangan utama di masa mendatang.

"Mewujudkan pembangunan yang inklusif dengan target pertumbuhan di atas 5 persen jadi tantangan utama, dan pembenahan reformasi struktural termasuk pengelolaan dan pemangkasan pengaturan yang dilakukan sejak awal," kata Mardani.

Tag: jokowi

Bagikan: