Belasan Tersangka Korupsi Ditetapkan Jelang Berlakunya UU KPK

Tim Editor

Gedung KPK (Wardhany/era.id)

Jakarta, era.id - KPK  menetapkan 12 orang sebagai tersangka jelang berlakunya Undang Undang KPK yang direvisi. Tersangka ini berasal dari empat kasus yang berbeda, yaitu: 3 tersangka terkait OTT di Medan, 3 tersangka terkait OTT di Kalimantan Timur, 1 tersangka dari pengembangan kasus OTT kerjasama di bidang pelayaran, dan 5 tersangka lainnya terkait kasus suap Kalapas Sukamiskin.

1. OTT Medan

KPK menahan Wali Kota Medan Dzulmi Edin sebagai tersangka penerima suap. Dia ditahan selama 20 hari ke depan di Rutan Pomdam Guntur, Jakarta setelah tertangkap tangan menerima uang suap sebesar Rp330 juta dari tangan Kepala Dinas PUPR Medan Isa Ansyari.

"Setelah pelantikan IAN (Isa Ansyari), TDE (Tengku Dzulmi Eldin) diduga menerima sejumlah pemberian uang dari IAN. IAN memberikan uang tunai sebesar Rp 20 juta setiap bulan pada periode Maret-Juni 2019. Pada tanggal 18 September 2019, IAN juga memberikan uang senilai Rp 50 juta kepada TDE," kata Wakil Ketua KPK Saut Situmorang kepada wartawan di Gedung Merah Putih KPK, Kuningan Persada, Jakarta Selatan, Kamis (17/10/2019).

Suap ini, Saut bilang diberikan secara bertahap Isa kepada Eldin. Penyetoran terjadi beberapa kali, dengan nominal Rp20 juta dan Rp50 juta. Eldin juga menerima uang sebesar Rp250 juta. Sebanyak Rp200 juta digunakan untuk keperluan pribadi dan Rp 50 juta diserahkan kepada ajudan Eldin, Andika--yang kabur.

Uang Rp200 juta yang diterima Eldin dari tangan Isa ternyata digunakan untuk perjalanan dinas ke Jepang. Uang itu digunakan untuk membayar perpanjangan waktu tinggal dia bersama istri dan dua anaknya, selama 3 hari saat di Jepang.

Perjalanan dinas ke Jepang tersebut, dilakukan dalam rangka kerja sama sister city antara Medan dan Ichikawa. Anggaran membengkak karena istri dan anak Eldin ikut ke Jepang. Anggaran ini tak dapat dipertanggungjawabkan dan tak bisa dibayar dengan APBD. 

"TDE kemudian bertemu dengan SFI (Syamsul Fitri Siregar) dan memerintahkannya untuk mencari dana dan menutupi ekses dana non-budget perjalanan ke Jepang tersebut dengan nilai sekitar Rp 800 juta," ujar Saut.

Atas perintah itu, Fitri menghubungi Andika untuk membuat daftar target kepala dinas yang akan dimintai 'kutipan', termasuk kadis yang ikut ke Jepang dan yang tidak ikut, salah satunya Isa.


Konferensi pers yang dilakukan empat komisioner KPK (Wardhany/era.id)

2. OTT Kalimantan Timur

Dari operasi senyap yang digelar berbarengan dengan OTT di Medan, yaitu di Kalimantan Timur, KPK menetapkan tiga tersangka. Yaitu, sebagai penerima suap Refly Tuddy Tangkere sebagai Kepala BPJN XII Balikpapan dan Andi Tejo Sukmono sebagai Pejabat Pembuat Komitmen di Satuan Kerja Pelaksanaan Jalan Nasional XII Balikpapan. Sementara sebagai pemberi suap adalah Hartoyo yang merupakan Direktur PT Harlis Tata Tahta.

Dalam kasus ini, Refly diduga menerima suap terkait pekerjaan proyek jalan di Kalimantan Timur (Kaltim) dengan besaran Rp2,1 miliar dalam beberapa kali penerimaan.

"Sebanyak 8 kali dengan besaran masing-masing pemberian uang sekitar Rp 200-300 juta dengan jumlah total sekitar Rp 2,1 miliar terkait dengan pembagian proyek-proyek," kata Ketua KPK Agus Rahardjo dalam konferensi pers.

Selain Refly, Andi Tejo Sukmono sebagai Pejabat Pembuat Komitmen di Satuan Kerja Pelaksanaan Jalan Nasional XII Balikpapan juga diduga menerima suap. Suap ini diberikan oleh Hartoyo sebagai Direktur PT Harlis Tata Tahta sebagai pelaksana proyek.

Proyek yang dimaksud adalah Pekerjaan Preservasi, Rekonstruksi Sp.3 Lempake-Sp.3 Sambera-Santan-Bontang-Dalam Kota Bontang-Sangatta dengan anggaran tahun jamak 2018-2019 dengan besaran nilai kontrak mencapai Rp155,5 miliar.

"HTY (Hartoyo) diduga memiliki kesepakatan untuk memberikan commitment fee kepada RTU (Refly Tuddy Tangkere) selaku Kepala Balai Pelaksanaan Jalan Nasional XII Balikpapan dan ATS (Andi Tejo Sukmono) selaku Pejabat Pembuat Komitmen pada Satuan Kerja Pelaksanaan Jalan Nasional Wilayah II Provinsi Kaltim," jelas Agus.

Jatah commitment fee ini mencapai 6,5 persen dari nilai proyek. Suap itu diberikan rutin setiap bulan, secara tunai ataupun transfer dengan Andi sebagai penerima transfer uang dari hartono. Rekening yang digunakan juga diduga dibuat dengan nama orang lain.


Gedung KPK (Wardhany/era.id)

3. Pengembangan tersangka PT Humpuss

Selain OTT, ada dua pengembangan kasus dari operasi senyap yang sebelumnya dilakukan. Di antaranya adalah pengembangan kasus dari kasus dugaan suap terhadap mantan anggota DPR Bowo Sidik Pangarso.

Dalam kasus ini, KPK menetapkan seorang tersangka yaitu Direktur PT Humpuss Transportasi Kimia (HTK) Taufik Agustono. Lembaga antirasuah ini menyebut telah menemukan bukti permulaan yang cukup, untuk menjerat Taufik sebagai tersangka.

Kasus suap ini diduga terjadi pertemuan antara Bowo, Asty, dan Taufik. Dalam pertemuan itu, Bowo diduga meminta sejumlah fee yang kemudian disanggupi oleh Taufik setelah membahasnya dengan internal manajemen PT HTK. Setelah permintaan disanggupi, namun terlalu besar, pembayaran dibuat bertahap.

Adapun rangkaian dugaan pemberian fee dari PT HTK ke Bowo dalam rentang waktu 1 November 2018-27 Maret 2019 berjumlah: 59.587 dolar AS pada 1 November 2018, 21.327 dolar AS pada 20 Desember 2018, 7.819 dolar AS pada 20 Februari 2019, dan Rp89.449.000 pada 27 Maret 2019.

"Di PT HTK, uang-uang tersebut dikeluarkan berdasarkan memo internal yang seolah membayar transaksi perusahaan, bukan atas nama BSP," ungkap Wakil Ketua KPK Alexander Marwata.


Gedung KPK (Wardhany/era.id)

4. Pengembangan perkara kasus suap Kalapas Sukamiskin

KPK melakukan pengembangan kasus dugaan suap Kepala Lapas Sukamiskin yaitu Wahid Husein. Kasus ini berawal dari OTT di tahun 2018. Dari pengembangan perkara ini, ditetapkan 5 orang sebagai tersangka.

Sebagai penerima KPK menetapkan mantan Kalapas Sukamiskin Wahid Husein (WH) dan mantan Kalapas Sukamiskin Deddy Handoko (DHA). Sementara sebagai pemberi, KPK menetapkan napi kasus korupsi, Tubagus Chaeri Wardana alias Wawan (TCW), mantan Bupati Bangkalan yang juga napi korupsi Fuad Amin (FA) namun karena meninggal status tersangka ini gugur, dan Direktur Utama PT Glori Karsa Abadi, Rahadian Azhar (RAZ).

KPK menyebut, dua mantan Kalapas Sukamiskin ini diduga menerima suap dalam bentuk uang dan mobil mewah. Tujuannya agar para terpidana korupsi bisa leluasa keluar masuk lapas.

Salah satunya adalah Tubagus Chaeri alias Wawan. Dia disebut memberikan Mobil Toyota Kijang Innova Putih Reborn G Luxury dengan nomor polisi D 101 CAT kepada Dendy Handoko agar leluasa diberikan izin keluar lapas.

Tak hanya itu, Wawan juga diduga memberi suap kepada Wahid. Suap diduga dalam bentuk uang Rp 75 juta. Wawan juga ditetapkan sebagai tersangka.

"Pemberian-pemberian tersebut diduga memiliki maksud untuk mendapatkan kemudahan izin keluar lapas dari DHA dan WH saat menjadi Kalapas Sukamiskin. Izin yang berusaha didapatkan adalah izin berobat ke luar lapas maupun izin luar biasa," kata Wakil Ketua KPK Basaria Panjaitan.


Gedung KPK (Wardhany/era.id)

Tak cuma dari Wawan, Wahid juga diduga menerima gratifikasi dalam bentuk mobil Toyota Land Cruiser Hardtop tahun 1981. Selain itu, Wahid juga menerima suap dari Dirut PT Glori Karsa Abadi Rahadian Azhar.

Dugaan suap ini berawal dari permintaan Wahid kepada Rahadian, yang merupakan pengusaha mitra Lapas Sukamiskin, untuk mencarikan mobil pengganti serta meminta Rahadian membeli mobil milikinya senilai Rp200 juta. "Atas permintaan tersebut, RAZ menyanggupi untuk membeli mobil Mitsubishi Pajero Sport Hitam senilai sekitar Rp 500 juta untuk WH. Ia juga menyanggupi membeli Toyota Innova milik WH," ungkap Basaria.

Rahadian kemudian disebut menyampaikan agar Wahid membayar cicilan mobil Pajero Sport itu senilai Rp 14 juta per bulan. Namun Wahid keberatan sehingga Rahadian menyanggupi untuk membayar cicilan dan akhirnya turut ditetapkan sebagai tersangka oleh KPK.

Tag: kpk ott kpk

Bagikan: