Tim Editor
Ketua DPP Partai Gerindra Ahmad Riza Patria mengatakan, sejak dulu sikap Prabowo tidak berubah dan tetap konsisten dengan sikapnya bahkan sebelum menjadi ketua umum Gerindra. Bahkan, gagasan umumnya tidak berubah yakni ingin Indonesia maju.
Pertama, kata Riza, caranya dengan Indonesia harus berdaulat atas pangan, energi, pertahanan dan keamanan yang kuat serta penyiapan sumber daya yang baik. "Kelima Indonesia harus memiliki pemerintahan yang kuat, yang bebas dari KKN," ujar Riza, di Gedung DPR, Kompleks Perlemen, Senaya, Kamis (17/10/2019).
"Pak Prabowo dan Gerindra tidak pernah berubah sikapnya. Kami tidak dalam posisi meminta-minta atau menawarkan, apalagi ikut campur atau mengintervensi. Semuanya menjadi kewenangan presiden terpilih" tuturnya.
Ketua Fraksi Gerinda di MPR ini menegaskan, sikap partainya jelas yakni siap membantu sebagaimana yang sudah disampaikan Prabowo. Apabila pemerintah memerlukan, negara memerlukan, Prabowo dan Gerindra siap membantu.
"Selebihnya silahkan pemerintah dalam hal ini Presiden menyikapinya, Pak Prabowo sudah menyampaikan sejak lama visi misi program untuk kepentingan bangsa dan negara," jelasnya.
Seperti diketahui, Presiden Joko Widodo (Jokowi) dalam akun media sosial pribadinya juga sudah mengungkap bahwa masalah kabinet sudah rampung. Susunan lengkapnya akan diumumkan usai pelantikannya pada 20 Oktober.
"Kami tidak bisa mencampuri siapa yang harus masuk, siapa harus di luar. Semuanya Presiden yang punya hitung-hitungan berapa idealnya. Partai yang ada di kabinet dan berapa idealnya yang pendukung di Parlemen. Saya kira presiden sudah sangat paham dan mengerti," ucapnya.
Koalisi Rasa Oposisi
Sekretaris Jenderal Partai Persatuan Pembangunan (PPP) Arsul Sani mengaku, partainya tidak masalah jika presiden terpilih Joko Widodo (Jokowi) membangun koalisi besar dengan mengajak Demokrat, Gerindra dan bahkan PAN ke koalisi Jokowi-Ma'ruf.
Namun, Arsul meingatkan, jika ada partai lain yang bergabung dengan koalisi Jokowi-Ma'ruf, tidak boleh berlaku seperti layaknya masih berada di jalur oposisi.
"Kenapa harus dipermasalahkan? PPP itu cuma memberikan underline saja bahwa kalau masuk dalam pemerintahan jangan berlaku sebagai oposisi, itu aja," kata Arsul di Kompleks Parlemen, Senayan.
Bergabungnya partai lain ke koalisi Jokowi, kata Arsul, merupakan hak prerogatif presiden. Karena itu, PPP tidak mempemasalahkan siapapun pihak yang ingin bergabung koalisi.
"Kok masa partai politik mempermasalahkannya. Tugas parpol itu sebetulnya selesai ketika melakukan pengusungan. Selebihnya itu kan hal-hal yang sifatnya politis saja, bahwa dalam politik mengusung itu kemudian ada reward-nya, itu iya. Tapi kemudian kan tidak bisa menurut saya reward itu termasuk membatasi hak seorang presiden," ucapnya.
