Tim Editor
Ketua Umum Gerindra Prabowo Subianto, Ketum Golkar Airlangga Hartarto, dan Plt Ketum PPP Suharso dilantik menjadi menteri Kabinet Indonesia Maju hari ini, Rabu (23/10/2019). Presiden Joko Widodo pun tak mempermasalahkan para menteri merangkap jabatan ketum parpol.
"Dari pengalaman lima tahun kemarin, baik ketua maupun yang bukan ketua partai, saya melihat yang paling penting adalah bisa membagi waktu dan ternyata juga tidak ada masalah," katanya di Istana usai pelantikan.
Baca Juga: Perasaan Mereka yang Ditinggal Prabowo
Seperti diketahui, Prabowo menjabat sebagai Menteri Pertahanan, Airlangga menjabat sebagai Menteri Koordinator Bidang Perekonomian. Adapun Suharso menjabat sebagai Menteri PPN/Kepala Bappenas.
Dari pengalaman itulah Jokowi memutuskan bahwa baik ketua partai maupun yang ada di struktur partai bisa merangkap. Padahal di masa awal pemerintahannya, Jokowi mengharamkan Menteri rangkap jabatan sebagai pengurus parpol.
"Satu jabatan saja belum tentu berhasil, apalagi dua," kata Jokowi saat mengumumkan formasi Kabinet Kerja pada 27 Oktober 2014.
Beberapa menteri yang memiliki posisi pimpinan partai politik, melepaskan jabatan di parpol. Saat itu ada 15 menteri dari 34 Kementrian dan lembaga yang berasal dari parpol.
Secara terpisah, Ketum Partai Gerindra Prabowo Subianto justru bungkam saat ditanya soal rangkap jabatannya tersebut. Pertanyaan ini justru dijawab oleh Wakil Ketum Gerindra Edhy Prabowo yang kini menjabat sebagai Menteri KKP di Kabinet Indonesia Maju.
"Iya, iya, masih (menjabat sebagai Ketum di Partai Gerindra). Tidak ada larangan kan untuk jabatan politik," kata Edhy menjawab pertanyaan wartawan.
Sebelumnya plt Ketum PPP Suharso Manoarfa yang menggantikan Romahurmuziy, mengatakan dia akan tetap menjabat sebagai ketua umum jika Jokowi mengizinkan. "Insyallah kalau dibolehkan oleh Anda semua. Kalau presiden boleh, mudah-mudahan," ungkap Suharso setelah bertemu Presiden Jokowi pada Selasa (22/10).
Dalam Kabinet Indonesia Maju, Jokowi juga menghapus target 100 hari pemerintahan. Menurutnya, target pemerintahannya sudah jelas yakni yang berkaitan dengan defisit neraca perdagangan, defisit transaksi berjalan, kemudian membuka lapangan pekerjaan.
Selain itu, di sektor pendidikan, Jokowi mengembalikan lagi posisi Pendidikan Tinggi (Dikti) yang pada Kabinet Kerja berada di bawah naungan Kementerian Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi (Kemenristekdikti) kini berada di bawah Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan (Kemendikbud).
