Tim Editor
Cerita tentang berbedaan itu disampaikan Tito saat memberi sambutan di hadapan jajaran pegawai Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) dan beberapa petinggi Polri. Menurutnya, hal yang paling mencolok adalah kultur organisasi. Di Kemendagri, Tito harus bekerja dengan pegawai yang didominasi masyarakat sipil.
Selain itu, Kemendagri adalah salah satu lembaga yang disebutkan dalam konstitusi. Karenanya, lembaga ini memiliki dasar kuat sehingga tak dapat dirombak seenaknya.
Berbeda dengan posisinya di Polri. Di jajaran kepolisian, Tito berhadapan dengan sistem komando tunggal. Secara sederhana, di Polri Tito menemukan garis komando jelas dan tegas dalam organisasi. Berdasar itu, Polri dianggap Tito lebih mudah dikelola.
"Ini adalah hal baru bagi saya, masuk dalam lingkungan yang sepenuhnya sipil, yang memiliki kultur, tata nilai yang mungkin berbeda dengan kepolisian," ucap Tito di kantor Kementerian Dalam Negeri, Jakarta, Rabu (23/10/2019).
"Peran penting dari kementerian ini di era demokrasi menjadi lebih kompleks. Kalau Kapolri, saya kira jauh lebih gampang dalam mengelola manajemen karena memiliki budaya dan kultur yang relatif sama, sehingga ada komando tunggal," sambung Tito.
Dengan perbedaan yang dirasakan tersebut, Tito menyebut dirinya terlebih dahulu harus menyesuaikan diri atau beradaptasi dengan sistem yang berlaku di Kemendagri.
"Kami menyesuaikan diri. Bagi saya ini pengalaman baru dari kultur yang memiliki tata nilai yang tersendiri (dari) disiplin, komando tunggal kepada kultur yang lebih cair, lebih fleksibel sehingga pendekatannya juga beda," kata Tito.
Di ujung penuturannya, Tito meminta agar seluruh jajarannya saat ini saling bekerja sama untuk menjalankan visi misi presiden dan wakil presiden yang telah disampaikan kepadanya.
"Saya harap dukungan dari seluruh jajaran, samar-sama kita membaktikan diri kepada pemerintah, bangsa dan masyarakat sesuai tupoksi yang dibebankan kepada Kemendagri," katanya.
