Tim Editor
Wakil Sekretaris Jenderal PPP Arsul Sani mengatakan, hal itu merupakan konsekuensi dari pilihan politik yang tidak transaksional atau tanpa kontrak politik. Selain itu, ikhwal bagi-bagi jabatan juga tak selalu soal kursi menteri, sebab ada pos lain yang bisa ditempati oleh partainya.
"Kita enggak melihat bahwa apa seolah-olah power sharing yang diberikan kepada PPP hanya di kabinet saja, kita kan tidak tahu Pak Jokowi misalnya ada pikiran untuk katakanlah di beberapa kementerian ada posisi Wamen," ujar Arsul di Komplek Parlemen, Senayan, Jakarta, Rabu (23/10/2019).
Arsul yakin Jokowi tidak akan melupakan perjuangan partainya yang ikut bekerja keras memenangkan pasangan 01 saat Pilpres 2019 lalu. Sehingga akan ada jabatan strategis lain yang bisa diberikan kepada kadernya.
"Kan juga ada posisi-posisi jabatan publik yang lain. Seperti kepala badan atau jabatan lain yang selama ini juga banyak diisi dari parpol, masak Pak Jokowi dan Pak Ma'ruf enggak ingat PPP?" sambung Wakil Ketua MPR ini.
Harapan yang sama juga diungkapkan oleh Wakil Sekretaris Jenderal PPP Achmad Baidowi. Ia mengusulkan agar Jokowi segera mengisi posisi wakil menteri di sejumlah pos kementerian yang ia anggap memiliki tugas serta latar belakang menteri.
"Karena ini sebaiknya Presiden segera mengisi pos wakil menteri yang dibutuhkan," kata pria yang akrab disapa Awiek ini.
Adapun sejumlah kementerian yang menurut Awiek membutuhkan wakil menteri adalah menteri luar negeri, menkeu, menteri agama, menteri pendidikan kebudayaan, menteri pariwisata dan ekonomi kreatif.
