Tim Editor
Tito langsung beranjak ke kantor Kementrian Dalam Negeri di Jalan Medan Merdeka Barat, Jakarta, untuk serah terima jabatan dengan pemimpin Kemendagri sebelumnya, Tjahjo Kumolo. Tjahjo kini menjadi Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi.
Di depan para petinggi Kemendagri, Tito bercerita, menjadi Menteri merupakan hal baru baginya. Kalau biasanya Ia memimpin kepolisian dengan kultur yang cenderung kaku, Kemendagri punya kultur yang lebih fleksibel. Jauh berbeda dengan Polri.
"Bagi saya ini pengalaman baru dari kultur yang memiliki tata nilai yang tersendiri. Dari disiplin komando tunggal menjadi kultur yang lebih cair, lebih fleksibel sehingga pendekatannya juga beda," ucap Tito di Kantor Kemendagri, Jakarta, Kamis (24/10/2019).
Dengan perbedaan itu, Ia mengaku merasa tertantang. Apalagi, menurutnya mengelola Kementerian tak semudah seperti saat dirinya menjadi orang nomor satu di institusi Kepolisian. Sebab di Polri punya kultur komando tunggal.
Karena itu, bekas Kepala Badan Nasional Penanggulangan Terorisme itu akan beradaptasi terlebih dahulu dengan kultur yang ada. Setelah itu, barulah Ia menyusun langkah-langkah yang akan dikerjakan ke depannya.
"Kalau Kapolri saya kira jauh lebih gampang dalam mengelola secara manajemen. Karena memiliki budaya dan kultur yang relatif sama, dengan adanya komando tunggal dari atas sampai ke bawah-bawah itu sama," papar Tito.
Kalau dirinya merasa sudah bisa beradaptasi dengan kultur di kementerian, Tito akan mencari tahu masalah-masalah yang terjadi dalam lingkung Kementerian Dalam Negeri. "Langkah awal tentu saya harus belanja masalah dulu," ucapnya.
Baca Juga : Ancaman Pemecatan yang Jadi Hantu Kabinet Indonesia Maju
Salah satu permasalahan yang akan menjadi fokusnya adalah korupsi Kartu Tanda Penduduk Elektronik (e-KTP). Masalah ini penting, sebab kasusnya sudah berjalan sekitar sembilan tahun dan menyebabkan kerugian negara sekitar Rp2,3 Triliun.
Tito mengaku, Presiden Joko Widodo juga menitipkan pesan tersebut kepadanya. "Ya, itu salah satu poin yang disebut Pak Presiden," ungkap Tito.
Tapi dalam waktu dekat, Tito akan mendapat ujian sebagai menteri. Ujian itu bernama Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) Serentak. Pergelaran itu berlangsung pada 2020, tahun depan.
Tito akan menghadapi ujian itu dengan pengalamannya sebagai Kapolri. Sebab, saat masih menjabat Kapolri, Ia kerap berkoordinasi dengan Kemendagri berkaitan dengan masalah pengamanan Pilkada.
Karena bukan hal baru, Tito mengatakan, pengalamannya itu bakal menjadi modal utama untuk menyelesaikan masalah-masalah yang akan terjadi dalam Pilkada. "Ini menjadi modal bagi saya ditambah dengan selama ini bersentuhan dengan kemendagri menjadi modal bagi saya untuk merumuskan langkah awal yang harus dilakukan ke depan," ungkap Tito.
