Tak Perlu Dinanti, Politik Dinasti

Tim Editor

Presiden Joko Widodo (Instagram/@jokowi)

Jakarta, era.id - Gibran Rakabuming Raka membawa bundelan kertas saat mendatangi kediaman Ketua Umum PDI Perjuangan (PDIP) Megawati Soekarnoputri. Di kertas tersebut, samar terlihat tulisan "Calon Wali Kota Surakarta". Tak banyak keterangan yang bisa dihimpun darinya. Yang jelas, kedatangan Gibran disebut terkait dengan Pilkada 2020. Tak perlu menanti lama untuk melihat berlanjutnya tren politik dinasti di negeri ini.

Pukul 11.50 WIB, Gibran muncul di rumah Megawati di Jalan Teuku Umar, Menteng, Jakarta Pusat. Gibran tampak mengenakan kemeja dominan warna putih berpola gambar pemimpin-pemimpin bangsa. Di bagian dada, tertulis "Indonesia Raya". Dalam ketergesaan, tak banyak kata yang keluar dari mulut Gibran. "Nanti, ya. Saya masuk dulu," kata Gibran kepada era.id dan seluruh wartawan lain yang menyapa, Kamis (24/10/2019).

Sekitar satu jam bertemu Megawati, Gibran menemui wartawan dengan lebih percaya diri. Ia menyatakan siap maju sebagai calon Wali Kota Solo dari PDIP. Bukan kejutan besar. Sejak beberapa waktu lalu, Gibran telah menunjukkan tanda-tanda akan mengikuti jejak politik sang ayah. Namun, pernyataan ini sekaligus membantah kabar bahwa ia akan maju sebagai calon independen Pilwalkot Solo.

"Saya sampaikan ke Ibu Mega, saya tidak akan maju lewat independen seperti dikatakan di Solo kemarin. Itu tidak benar ... Saya tidak pernah berkata kepada siapapun, di manapun, kalau saya akan maju lewat independen. Saya sudah punya KTA PDIP. Saya akan berjuang melalui PDIP," kata Gibran.


Gibran usai pertemuan (Tsa Tsia/era.id)


Sekretaris Jenderal PDIP Hasto Kristiyanto mengonfirmasi. Menurut Hasto, peluang majunya Gibran dalam Pilwalkot Solo sangat terbuka. Kata Hasto, ada tiga pintu bisa ditempuh setiap calon kepala daerah yang hendak maju dalam pilkada. "Kalau pendaftaran, pintu masih terbuka di DPD dan DPP ... Yang mau berkiprah sebagai kepala daerah, bisa mendaftar dari DPD PDIP dan DPP PDIP," kata Hasto ditemui di tempat yang sama.

Secara umum, PDIP memiliki mekanisme yang wajib ditempuh setiap kader yang ingin maju dalam pilkada. Mekanisme tersebut adalah pemetaan politik, usulan daerah, serta psikotes. "Psikotes ini berlaku buat semua, termasuk Mas Gibran, yang sekiranya mendaftar (Pilwalkot Solo) harus ikut tahapan itu," ungkap Hasto.

Lebih lanjut, Hasto mengungkap, Megawati berpesan kepada Gibran untuk membaca buku-buku wajib kader PDIP. Setidaknya ada empat judul buku yang dipaparkan Hasto: "Indonesia Menggugat", "Mencapai Indonesia Merdeka", "Lahirnya Pancasila", serta "Membangun Tatanan Dunia Baru".

"Semua buku Bung Karno yang bersifat wajib dan Mas Gibran juga disarankan ibu membaca buku tersebut selain AD/ART partai," Hasto.


Politik keturunan di PDIP

Kepastian soal majunya Gibran dalam Pilwalkot Solo semakin kuat. Di PDIP, politik dan garis keturunan sudah dimulai sejak Soekarno. Sang Proklamator Bangsa adalah ayah kandung dari Megawati, pemimpin PDIP.

Pada 4 Juli 1927, Soekarno mendirikan sebuah partai politik bernama Partai Nasional Indonesia (PNI). Partai yang dipimpin Tjipto Mangunkusumo, Sartono, Ishak Tjokroadisurjo, dan Sunaryo inilah yang jadi embrio dari PDIP. Meski memiliki pertalian akar ideologis dengan PNI, garis sejarah PDIP dan PNI sejatinya tak secara langsung terkait.

Konteks kebijakan fusi PDIP konon justru didasari oleh pergerakan rezim Soeharto. Pada tahun 1970, Orde Baru memaksa PNI melebur dengan Parkindo, Partai Katolik, Partai Ikatan Pendukung Kemerdekaan Indonesia, serta Partai Murba. Seluruh partai bergabung dalam bingkai yang dinamai Kelompok Demokrasi Pembangunan. Fusi inilah yang jadi DNA PDIP.

Tanggal 10 Januari 1973, fusi itu bertransformasi menjadi Partai Demokrasi Indonesia (PDI). Megawati sendiri terpilih secara aklamasi sebagai ketua umum partai dalam Kongres Luar Biasa PDI di Surabaya 1993. Rezim Orde Baru yang tak senang kemudian mendongkel Megawati dalam Kongres PDI di Medan tiga tahun kemudian. Kongres itu menetapkan Soerjadi sebagai Ketua Umum PDI.

Tanggal 27 Juli 1996, sebuah peristiwa berdarah terjadi. Kelompok Soerjadi melakukan perebutan kantor DPP PDI yang ditempati pendukung Megawati. 1998 jadi tahun di mana Megawati betul-betul berpisah dengan PDI. Dalam kongres partai yang digelar di Bali, seluruh anggota menyepakati menambahkan kata "Perjuangan" di belakang kata "PDI". Sejak itu, kepemimpinan Megawati di PDIP dimulai.

Pada Pemilu 1999, tanduk PDIP menancap mantap di barisan kekuasaan. PDIP memenangi pemilihan dengan dominasi 33 persen suara. Namun, saat itu Megawati hanya terpilih sebagai wakil presiden. Posisi kekuasaan tertinggi Megawati baru tercapai ketika Gus Dur lengser dari kursi presiden pada 23 Juli 2001.


Kampanye PDIP di Jakarta, 7 Mei 1997 (Wikimedia Commons)


Garis keturunan politik di PDIP berlanjut ke Puan Maharani, anak kandung Megawati. Berawal dari kiprahnya di Komite Nasional Pemuda Indonesia (KNPI), organisasi sayap partai, Puan bergabung dengan PDIP. Tahun 2005, ia menjabat sebagai Ketua DPP PDIP Bidang Perempuan dan Pemberdayaan Masyarakat.

Hari-hari politis dilalui Puan. Puncaknya, ia terpilih sebagai Menteri Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan (Menko PMK) periode 2014-2019 dan terpilih sebagai Ketua Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) periode 2019-2024. Capaian itu sekaligus menjadikan Puan perempuan pertama yang menempati posisi tertinggi di parlemen.

Bagi Jokowi, Gibran adalah kelanjutan dari politik dinastinya. Selain Gibran, menantu Jokowi, Bobby Nasution juga dikabarkan bakal maju sebagai calon Wali Kota Medan. Meski wacananya terus menguat, langkah politik Gibran maupun Bobby belum benar-benar bisa dipastikan. Bobby yang konon bakal mendaftar dari Partai NasDem justru tak terlihat di hari terakhir pendaftaran.

"Kita lagi menunggu pendaftarannya. Dia belum daftar dan belum belum declare juga, apa maju atau tidak. Masih menunggu lagi," kata Ketua DPW NasDem Sumatera Utara, Iskandar, ditulis Antara.


Politik dinasti di negeri ini

Melihat sejarah politik bangsa, politik dinasti rasanya bukan hal yang perlu dinanti karena hampir pasti terjadi. Tak cuma soal Gibran dan Jokowi, tapi juga tokoh-tokoh lain yang pernah memimpin negeri.

Presiden sebelum Jokowi, Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) juga memiliki rekam jejak dalam politik dinasti. Anak sulung SBY, Agus Harimurti Yudhoyono sempat mencalonkan diri dalam Pilkada DKI Jakarta tahun 2017 lalu. Setelahnya, Agus sempat menjabat sebagai Komandan Satuan Tugas Bersama (Kogasma) Partai Demokrat.

Kini, Agus menjabat sebagai Wakil Ketua Umum Partai Demokrat dan diwacanakan bakal maju pada Pilpres 2024. Adik Agus, Edhi Baskoro Yudhoyono (Ibas) juga terlibat dalam politik praktis. Ibas bahkan terjun lebih dulu. Ia telah menjabat anggota DPR periode 2014-2019 dan tengah melanjutkan periode 2019-2024.

Pun dengan Soeharto. Tiga anak Soeharto, Siti Hardijanti Rukmana (Tutut), Hutomo Mandala Putra (Tommy), dan Siti Hediati Hariyadi (Titiek) juga terjun ke politik praktis. Di tahun 1998, Tutut sempat menjabat sebagai Menteri Sosial, terhitung sejak 14 Maret hingga 21 Mei di tahun yang sama. Bagi Titiek, karier politiknya lebih moncer.

Tahun 2014-2018, Titiek menjabat sebagai anggota DPR RI. Jabatan di parlemen dilanjutkan Titiek sebagai Wakil Ketua Majelis Permusyawaratan Rakyat (MPR) di tahun 2018-2019. Sementara Tommy baru saja memulai kembali langkah politiknya dengan mendirikan Partai Berkarya. Di partai yang debut pada Pemilu 2019 lalu, Tommy menjabat sebagai Dewan Pembina.

Pengamat politik Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia (LIPI) Dini Suryani memandang kondisi ini sejatinya tak baik dalam sistem politik berdemokrasi. Meski tak dilarang secara konstitusional, politik dinasti memiliki risiko pelemahan fungsi check and balances. Ketika kepala negara atau kepala daerah memiliki pertalian keluarga dengan anggota DPR atau DPRD, misalnya.

"Ketiadaan check and balance akan bisa memungkinkan terjadi penyimpangan atau penyalahgunaan wewenang. Dalam konteks Gibran, mungkin problem tidak jalannya check and balance relatif bisa dihindari karena dia dan ayahnya tidak berada di satu level pemerintahan yang sama, seperti politik dinasti di daerah lain (bupati dan DPRD dari satu keluarga)," kata Dini lewat sambungan telepon.

Selain fungsi check and balance, politik dinasti berpotensi menimbulkan konflik kepentingan. Meski tak menyalahi konstitusi, politik dinasti sejatinya telah sejak awal jadi polemik. Pada Juli 2015 lalu, seorang anggota DPRD Sulawesi Selatan menggugat pasal yang melarang politik dinasti. Gugatan itu kemudian dikabulkan oleh Mahkamah Konstitusi (MK).

Dalam amar putusan yang dibacakan Arief Hidayat, Ketua MK kala itu, ditetapkan bahwa Pasal 7 huruf r dalam UU Pilkada bertentangan dengan prinsip dasar dalam UUD 1945. “Pasal 7 huruf r soal syarat pencalonan bertentangan dengan Pasal 28 i Ayat (2) yang bebas diskriminatif serta bertentangan dengan hak konstitusinal dan hak untuk dipilih dalam pemerintahan,” kata Arief ditulis Antara.

MK juga menilai jika Pasal 7 huruf r juga menimbulkan rumusan norma baru yang tidak dapat digunakan karena tidak memiliki kepastian hukum. Padahal, dalam tatanan hukum sebelumnya, pasal di atas mengamanatkan bahwa seseorang yang memiliki hubungan darah atau konflik kepentingan dengan petahanan tak diperbolehkan maju jadi pemimpin daerah.

"Secara konstitusional tidak diharamkan karena pasal yang menghalangi politik dinasti ditolak oleh MK. Yang mana menurut saya agak disayangkan. Tapi, tentu MK punya pertimbangan sendiri. Akan tetapi, politik dinasti akan membuat check and balance menjadi tidak jalan karena penguasa berasal dari satu kelompok yang sama ... Maka dari itu, ada baiknya Gibran menunggu sampai Pak Jokowi menyelesaikan tugasnya sebagai presiden lalu maju dalam kontes politik," tutur Dini.

Tag: jokowi

Bagikan: