"Kita hanya meyakini berdasarkan menteri pertanian bahwa impor beras itu belum diperlukan karena cadangan beras bulan Januari, Februari, Maret itu dihitung akan ada 20,7 juta ton beras, hasil panen rakyat kita," ujar Edhy di Komplek Parlemen, Senayan, Jakarta, Selasa (22/1/2018).
Di samping itu, kata Edhy, jumlah beras tersebut sudah memperkirakan segala kemungkinan yang terjadi seperti wabah, hama tanaman hingga gagal panen.
"Selama tiga tahun, kita mengawasi dan mengamati itu, kalau salah ya salahkan kita (DPR)," ungkap Edhy.
Namun, kata Edhy jika pemerintah tetap bersikeras untuk melakukan impor di saat petani sedang panen raya hingga menyebabkan harga beras menjadi anjlok, maka pemerintah harus mempertangggungjawabkannya.
"Jadi kita sudah tidak mempermasalahkan bahwa nanti pemerintah impor silakan mereka harus bertanggung jawab nanti kalau harga beras di petani pada saat panen raya anjlok, harus tanggung jawab itu," terangnya.
Dia juga menghimbau kepada para pejabat negara yang mengurus kepentingan bahan pangan agar mencari solusi terkait hal tersebut, jangan sampai sudah berupaya namun pada akhirnya tetap melakukan impor beras.
"Kita ini ditunjuk rakyat menjadi pejabat di negara ini. Kita harus cari solusinya, jangan kita duduk kemudian dikasih kekuatan kesempatan tapi kita seolah-olah tidak melakukan suatu kegiatan. Itu yang kita harapkan," pungkasnya.
.jpg)
