Tim Editor
Ketua Komite II DPD RI Yorrys Raweyai jadi ketua badan komunikasi itu. Sementara, Komarudin Watubun (anggota fraksi PDIP PDIP dapil Papua) dan Jimmy Demianus Jie (anggota DPR Fraksi PDIP dapil Papua Barat) jadi wakil ketua, serta senator Papua Barat Filep Wamapma jadi sekretaris jenderal badan ini.
"Dari 21 anggota DPD dan DPR dari Papua dan Papua Barat semuanya menyatakan siap dan setuju. Badan ini dinamakan Badan Komunikasi Anggota DPR dan DPD dari Papua dan Papua Barat,” kata Yorrys dilansir Antara.
Yorrys menambahkan, Badan Komunikasi Anggota DPR dan DPD dari Papua dan Papua Barat ini berperan melakukan inventarisir berbagai persoalan yang terjadi pada dua provinsi paling timur Indonesia itu.
“Kami akan bersama-sama menyelesaikan berbagai persoalan di Papua dan Papua Barat. Kami akan melakukan inventarisir dan investigasi persoalan di Papua dan Papua Barat,” kata mantan anggota DPR dari Partai Golkar itu.
Badan ini, sambungnya, akan segera bersilaturahmi dengan pimpinan MPR, DPR dan DPD. Selain itu, juga akan meminta waktu untuk bertemu pemerintah, termasuk menteri luar negeri.
Sementara, Komarudin mengatakan, badan ini didirikan untuk menangani masalah di Papua dan Papua Barat, atas dasar dua prinsip bernegara yakni prikemanusiaan dan prikeadilan. “Itulah yang menjadi dasar, sehingga tidak ada alasan apa pun dari pihak mana pun untuk menolaknya,” ungkap Komarudin.
Lebih lanjut, Komarudin menyatakan, lembaga sudah sejak periode sebelumnya sudah ada, tetapi sekarang atau 2019-2024 lebih kompak karena melihat kondisi yang terjadi di Papua dan Papua Barat. Selama ini menurut Komarudin, penyelesaian persoalan yang terjadi di Papua masih jauh dari tujuan bernegara sehingga badan ini akan menginventarisir persoalan.
“Papua itu kelihatan tenang, tetapi tidak aman. Penyelesaiannya belum menyentuh persoalan mendasar. Ibarat api, hanya menghalau asap tetapi api tetap berkobar,” ungkap Komarudin.
