Tim Editor
"Kita akan melakukan evaluasi akhir tahun ini. Akhir tahun ini, kita akan melihat, saya mendapatkan informasi dari jajaran Kemendagri, lebih kurang 60 persen penyerapan, bahwa ini lagi dua bulan lagi," kata Tito di Kantor Kemenkopolhukam, Jalan Medan Merdeka Barat, Selasa (29/10/2019).
Serapan anggaran yang hanya mencapai 60 persen ini, kata mantan Kapolri tersebut diindikasikan adanya penggunaan anggaran yang tak efektif. Padahal, Tito bilang, penyerapan anggaran sangat penting bagi masyarakat. Apalagi, sesuai pesan yang disampaikan Presiden Joko Widodo (Jokowi), pemerintah tak boleh sekadar memberikan program saja tapi harus bisa memastikan program ini menyentuh masyarakat.
Sehingga, ke depan Tito berharap angka penyerapan anggaran bisa lebih tinggi lagi. Tapi, dia mengingatkan, saat pemerintah daerah membelanjakan anggaran, mereka harus memastikan lagi agar hasilnya bisa menyentuh masyarakat.
"Kalau belanja modalnya yang besar, itu bagus. Tapi kita lihat lagi, belanja modal ini betul-betul yang menyentuh masyarakat atau hanya sekedar pengadaan terus enggak dipakai, itu enggak ada gunanya," ujar Tito.
"Kita yakinkan, belanja modalnya nyampai betul-betul ke masyarakat sesuai. Baik membangun SDM, lapangan kerja, dan lain-lain, termasuk stunting, pendidikan, dan lain-lain," tambah dia.
Ke depan, Tito mengatakan, Kemendagri bakal membuat setiap pemerintah daerah untuk saling berkompetisi membuat program yang tepat sasaran. Adapun tepat sasaran yang dimaksud dirinya, adalah program yang sesuai dengan pemerintah pusat tapi hasilnya bisa dirasakan oleh masyarakat di daerah.
"Kita akan membuat iklim yang kompetitif, yang bagus kita akan beri penghargaan. Yang kurang bagus kita akan sebutkan," ujar dia.
Selain itu, pihaknya juga bakal mengaktifkan Irjen Inspektorat untuk memantau program tersebut agar bisa peruntukannya bisa dinikmati masyarakat. "Kemudian setelah itu, kita juga aktikan Irjen Inspektorat, untuk melihat, menyisir, program-program yang tepat sasaran atau tidak," ungkapnya.
Ibu Kota rendah serapan
Salah satu daerah yang kini tengah disoroti penyerapan anggarannya adalah DKI Jakarta. Hingga akhir tahun, serapan anggaran di Ibu Kota ini masih jauh dari target. Sampai tanggal 29 Oktober sore hari ini, Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (Bappeda) lewat situs publik.bapedadki.net mencatat serapan anggaran sekitar 57,94 persen dari target penyerapan sebesar 85 persen.
Rinciannya, dari alokasi anggaran belanja langsung serta belanja tidak langsung sebesar Rp77,86 triliun. Sementara, penyerapan baru mencapai Rp45,11 triliun. Ini artinya Gubernur DKI Anies Baswedan beserta jajarannya masih butuh kenaikan serapan hingga sekitar 27 persen.
Sebelumnya, Sekretaris Daerah DKI Jakarta Saefullah punya pembelaan atas kenaikan serapan anggaran yang tak ada peningkatan. Menurutnya, kenaikan penyerapan anggaran bakal meningkat drastis jelang akhir tahun.
"(Sisa serapan anggaran) ada di kegiatan-kegiatan fisik kita. Kegiatan fisik kita memang dibayarkan pada 15 Desember. Bobotnya kita hitung di situ," kata Saefullah di Balai Kota DKI, Jakarta Pusat, Jumat (25/10/2019).
Alih-alih menjelaskan usaha menaikkan serapan anggaran, Saefullah justru membandingkan dengan keadaan serapan anggaran tahun lagi di tanggal dan bulan yang sama.
Dia mengklaim serapan anggaran saat ini jauh lebih baik. "Kalau dibandingkan dengan tahun yang lalu DKI Jakarta, bulan ini, tanggal ini, jauh sekali dibandingkan sekarang," tutupnya.
