Para PKL di sekitar Stasiun Tanah Abang, yang semula menggelar lapak di atas trotoar digeser ke badan jalan di depan stasiun. Akibat pergeseran PKL itu, jalan depan stasiun ditutup mulai pukul 08.00-18.00 WIB setiap harinya. Hanya pejalan kaki dan PKL serta bus transjakarta yang dapat melintasi jalan tersebut. Setelah pukul 18.00 WIB, jalanan baru bisa dilintasi semua kendaraan.
Kritik pedas pun dilontarkan Anggota Fraksi Nasdem DPRD DKI Jakarta, Bestari Barus. Kebijakan itu jelas bersebrangan dengan Pasal 28 ayat 1 Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Umum.
"Suatu hal yang sangat tidak cerdas untuk dilakukan," ujar Bestari ditemui di kantor fraksi Nasdem, DPRD, Jakarta Pusat, Rabu (24/1/2018).
Konsep rekayasa lalu lintas ala Anies-Sandi dianggap salah kaprah. Aspek mendasar untuk memperlancar lalu lintas yakni kondisi jalan raya. Bestari menyebut, bagaimana lalu lintas akan lancar jika PKL berebut ruang dengan kendaraan.
"Lah kalau ini diambil alih fungsi kok, apa yang rekayasa? Rekayasanya itu nomor seratus, yang dilakukan pertama itu ahli fungsi yang menyebabkan kesenjangan dan menyakiti warganya," tegas Bestari.
Penataan Tanah Abang yang dilakukan Pemprov DKI, kata Bestari, hanya menguntungkan sekelompok orang. Supir angkot misalnya, kebijakan itu jelas berdampak pada omzetnya sehari-hari.
Hal itu berujung pada demo puluhan supir angkot di Kantor Balai Kota Jakarta, Senin (22/1). Massa gabungan sopir Mikrolet M 08 jurusan Tanah Abang-Kota, APB JP 03 Tanah Abang-Roxy dan M 10 Tanah Abang-Jembatan Lima, meminta Gubernur DKI Anies Baswedan untuk kembali membuka Jalan Jati Baru Rata, Tanah Abang.
Ade, pengemudi M 10, dengan gamblangnya mengatakan rekayasa lalu lintas di Tanah Abang berdampak pada berkurangnya penghasilan untuk memenuhi kebutuhan harian. Dia bahkan mengungkapkan istrinya sering marah karena penghasilannya kini berkurang.
"Saya tiap malam dimarahi istri terus, gara-gara bawa uang yang biasanya Rp80.000, sekarang cuma Rp30.000," kata Ade, dengan seragam biru mudanya, di depan Balai Kota, Gambir, Jakarta Pusat, Senin (22/1).
Sebelumnya, Wagub DKI Sandiaga Uno sudah meminta agar kebijakan yang ditelurkan pihaknya, tak terburu-buru ditelan mentah-mentah. Ia berkelit, konsep Tanah Abang yang baru itu memiliki sisi positif salah satunya mengembalikan fungsi trotoar.
Dikatakan Sandi, sejumlah pihak yang mengkritisi kebijakan penataan Tanah Abang tak berdasarkan data yang valid. Menurunya, semua kebijakan yang dikeluarkan Pemprov DKI berbasis data.
"Semua terkompilasi di Jakarta Smart City (JMC). Kita nggak mau kebijakan ini di-judge dengan katanya, katanya, dan dengan wawancara yang tanpa data. Jadi kita mau berbasis hitmap," imbuh dia.
.jpg)
