Etika Meributkan Anggaran Janggal di Luar Parlemen

Tim Editor

Rapat pembahasan rancangan KUA-PPAS 2020 di Gedung DPRD DKI Jakarta, kemarin. (Diah/era.id)

Jakarta, era.id - Anggota Fraksi Gerindra DPRD DKI Inggard Joshua memperingati anggota Fraksi PSI William Aditya Sarana agar lebih memahami tata krama. Pasalnya, William mengungkap anggaran untuk lem aibon sebesar Rp82,8 miliar di Twitter.

Cuitan William tersebut, sebelumnya, membuat heboh jagat Twitter. Banyak warganet yang memperbincangkan rancangan anggaran yang sempat terunggah dalam situs apbd.jakarta.go.id.

Nah, dalam rapat komisi A DPRD DKI, Inggard bilang, William menyalahi etika sebagai anggota dewan. Menurut dia, William perlu cara yang lebih baik dari pada caranya itu dalam menyampaikan aspirasi.

"Saudara William ini kan baru. Bukannya enggak boleh ngomong di media sosial. Tapi, harus jaga tata krama. Itu kan baru KUA-PPAS yang baru disampaikan oleh eksekutif kepada legislatif. Nah ketika ada pertanyaan tolong dicatat, dicatat, dan kita bahas nanti (dalam rapat)," kata Inggard di Gedung DPRD DKI, Jakarta Pusat, Kamis (31/10/2019).
Bagi Inggard, debat panas semestinya dilakukan di dalam forum rapat komisi bersama satuan kerja perangkat daerah (SKPD) Pemprov DKI, bukan di luar, apalagi sampai menimbulkan kegaduhan di masyarakat. Menurut dia, DPRD sebagai lembaga legislatif perlu menjalin mitra yang baik dengan Pemprov sebagai eksekutif.

"Kalau kita merasa ada (anggaran) yang tidak pas, kita bisa panggil dari eksekutif. Jangan sampai kita tuduh menuduh tidak baik," tuturnya.

Apa yang dikatakan Inggard menimbulkan pertanyaan, apakah anggota dewan yang berkicau mempermasalahkan anggaran di luar forum rapat dinilai melanggar etika?

Menjawab hal itu, peneliti Forum Masyarakat Peduli Parlemen (Formappi) Lucius Karus menganggap keanehan rancangan anggaran DKI yang diungkapkan William di akun Twitter-nya adalah hal yang wajar. Sebab, itu memang keharusan wakil rakyat.

"Sudah seharusnya mereka menyampaikan apa yang dikerjakan kepada rakyat. Termasuk jika ada penyimpangan, ya dilaporkan juga ke rakyat," kata Lucius kepada era.id.

Kalau hanya dibicarakan di internal DPRD, kata Lucius, bisa saja masalah ini hanya akan diketahui oleh internal dewan dan Pemprov DKI. Ujung-ujungnya, ada potensi anggaran ganjil tersebut bakalan lolos.

Toh, masalah Pembongkaran rancangan anggaran yang tengah dibahas di DPRD juga enggak bakal menghilangkan esensi dari rapat komisi ini sendiri, karena mekanismenya tetap jalan. "Hak publik juga untuk berpartisipasi, tidak perlu disembunyikan termasuk jika ada dugaan anggaran yang ganjil," ucap Lucius.

"Mestinya, substansi yang mereka bahas itu ada dugaan penyimpangan anggaran, bukan malah meributkan pengungkapan anggaran di akun Twitter," tutup dia.

Tag: dprd jakarta anggota dprd anggota dewan

Bagikan: