Tim Editor
"Saya belum diberi tahu oleh beliau (Ketua DPD Gerindra DKI Muhammad Taufik). Ditulis (namanya) begitu saja. Jadi, belum tahu ada maksud apa ya," kata Saefullah di Balai Kota, Gambir, Jakarta Pusat, Jumat (8/11/2019).
Dengan kedudukannya yang masih menjadi ASN, Saefullah tak ingin menunjukkan sikap yang berbau politik. Meski begitu, ia memaklumi keinginan Gerindra yang berniat mencalonkan dirinya karena partai pengusung berhak mengusulkan siapa saja.
Saat ditanya soal senang-tidaknya diusulkan menjadi kandidat orang nomor dua di DKI, ia tak menjawab lugas. "Dari senyum saya saja dilihat senang atau enggak," tutur Saefullah sambil menyimpulkan senyum.
Menyadari wartawan tidak merasa puas dengan jawabannya, ia menuturkan, jika memang ada dorongan untuk melepas jabatan ASN dan maju sebagai kandidat Wagub DKI, ia akan jalankan. Kalau tidak jadi, juga tak menjadi masalah.
"Saya ini, bagaimana saya jalani hidup saja. Mau jadi apa saja juga tidak masalah. Saya ini sudah pada posisi harus istikamah menjalankan amanah. Amanah dari gubernur juga kan amanah dari rakyat pada hakikatnya. Sudah, mengalir saja," jelas dia.
Sekadar informasi, proses pemilihan calon Wakil Gubernur DKI yang masih mandek bikin Partai Gerindra mulai geregetan. Gara-gara dua kandidat dari PKS, yakni Sekretaris Umum DPW PKS DKI Agung Yulianto dan mantan Wakil Wali Kota Bekasi Ahmad Syaikhu tak kunjung dipilih, mendorong Gerindra untuk sodorkan nama lain.
"Benar kita usulkan. Jadi, dari PKS ada, dari kita ada. Pertimbangannya, kita berpikir (proses pemilihan wagub) macet gini, jangan-jangan figur yang diajukan kurang diterima DPRD, atau komunikasi (tak berjalan baik). Ya sudah, lah, kita ajukan," kata Ketua DPD Gerindra DKI Muhammad Taufik.
Sementara, PKS masih mempertimbangkan apakah akan menerima atau menolak usulan empat nama tersebut.
Meski demikian, hati kecil PKS menyatakan ketidakrelaan perihal usulan empat nama baru dari Gerindra. Ketua Fraksi PKS DPRD DKI Arifin meminta Gerindra tak mencederai kesepakatan awal, di mana kursi Wagub DKI menjadi milik PKS.
"Kita tetap mengawal apa yang telah disepakati. Kita berharap Gerindra juga menyepakati yang telah dibuat sama PKS, dijalankan dan tidak dicederai," tutur Arifin.
Sampai saat ini, proses pemilihan wagub memang masih jalan ditempat. Meskipun alat kelengkapan dewan (AKD) DKI sudah dibentuk, tak ada kelanjutan proses pemilihan karena DPRD sedang sibuk mengejar pembahasan anggaran.
Proses penentuan wagub sampai saat ini mandek di pengaturan jadwal rapat pimpinan gabungan (rapimgab) pengesahan tata tertib (tatib) dan pembentukan panitia pemilihan (panlih) dua kandidat wagub.
