Tim Editor
Pria yang akrab disapa Pras ini mengatakan, selama ini dia tak pernah melihat satu pun alat milik Kementerian PUPR melakukan pekerjaan mereka untuk pembersihan sungai di Jakarta. Padahal, di wilayah Ibu Kota ini ada 13 sungai yang menjadi tanggung jawab PUPR.
"Ini ada 13 sungai, ada jalan protokol, petanyaannyan Pak, Jakarta itu masalahnya sekarang ada dua masalah, macet dan banjir. Kemarin ini terang benderang Jakarta Pak, 13 sungai yang dikelola oleh PUPR tidak ada alat satu pun yang turun,” kata Pras dalam Rakornah Pemerintah Pusat dan Forkompida di Sentul International Convention Center (SICC), Jawa Barat, Rabu, (13/11/2019).
Politikus PDI Perjuangan ini merasa khawatir dengan keadaan sungai-sungai tersebut. Apalagi, dia mengklaim pernah bicara langsung pada Menteri PUPR Basuki Hadimuljono namun tak ada implementasinya hingga saat ini.
Secara tegas, jika Kementerian PUPR tak bisa membantu Jakarta menangani masalah macet dan banjir maka permasalahan itu bisa diselesaikannya oleh Pemprov DKI sendiri.
“Kalau memang Kementerian tidak mampu, serahkan kami Pak, pemerintah daerah, bukan apa-apa, kita punya APBD sangat luar biasa sebar Rp 89 triliun, SILPA nya masih banyak, kasih ke kita, kita kelola namanya jalan protokol, namanya 13 sungai, Jakarta hilang banjir dan macet,” tegasnya.
Baca Juga: Duh, Skuter Listrik Bikin Rusak JPO Kekinian
Menanggapi pernyataan Pras tersebut, Wamen PUPR Wempi Wetipo mengatakan penanganan banjir dan macet perlu sinergi antar lembaga.
“Terkait mengurai kemacetan dan banjir jadi kalau di ibukota negara, ini menjadi tanggung jawab kita bersama bukan Kementerian PUPR, oleh karena itu saya berharap, kita sinergi. Karena DKI juga mempunyai biaya yang besar, sementara PUPR ini dari Sabang sampai Merauke,” ujar Wempi menjawab pernyataan Pras.
“Jadi harapan kita dengan sinergi berjalan ini juga supaya bisa komunikasi lebih intens antara DKI dengan Kemen PUPR untuk bisa menyelesaikan permasalahan ini supaya bisa bersama-sama,” imbuhnya.
Tak puas dengan jawaban yang diperoleh, Prasetio kemudian menyela kembali ucapan Wempi. Menurutnya, Pemprov DKI Jakarta mampu jika hanya menangani banjir dan macet sendirian tanpa bantuan pemerintah pusat.
“Pak Wamen, ini sumbangan saran saya cuma satu, maaf ya potong sedikit, namanya Undang-Undang itu dibuat manusia Pak. Tapi pertanyaannya dari tahun ke tahun dan tahun ke tahun sampai hari ini saya Ketua DPRD 2 periode ini Pak, tidak berubah itu Pak,” sebutnya.
“Kalau memang pemerintah pusat tidak mampau atau serahkan saja ke pemerintah daerah, kami punya anggaran APBD sangat luar biasa besar,” imbuh Prasetio.
Dia mencontohkan penanganan 13 sungai yang ada di Jakarta seperti sungai Jembatan Dukuh Atas yang kering, tapi banjir justru terjadi dimana-mana. "Saya minta tolong Pak Wamen, tolong kasih tahu Pak Menteri Basuki ini jadi perhatian khusus serahkan ke kita, kita mampu," tegasnya.
