Indonesia-Norwegia Perkuat Kerjasama Bidang Lingkungan Hidup

| 18 Nov 2019 19:10
Indonesia-Norwegia Perkuat Kerjasama Bidang Lingkungan Hidup
Foto Istimewa
Jakarta, era.id - Utusan Khusus Menteri Iklim dan Lingkungan Hidup Norway, Per Federick Ilsaas Pharo dan Duta Besar Kerajaan Norway Vegard Kaale datang ke Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (KLHK). Dari Menteri LHK Siti Nurbaya, mereka mendapat informasi apa yang sudah pemerintah lakukan selama ini untuk menjaga lingkungan. 

Soal langkah-langkah koreksi di berbagai kebijakan sudah banyak dilakukan. Mulai di bidang tata kelola kehutanan, perlindungan ekosistem kaya karbon, dan penggunaan lahan selama beberapa tahun terakhir. Pemerintah juga memperkenalkan langkah-langkah baru untuk melindungi hutan, khususnya hutan primer dan lahan gambut, termasuk pengendalian perubahan iklim dan pengendalian kebakaran hutan dan lahan (karhutla).

Kala itu, Senin (18/11) kemarin, Vegard Kaale dan Per Federick menyampaikan ucapan selamat kepada Menteri Siti Nurbaya yang telah mendapat kepercayaan dari Presiden Joko Widodo, untuk memimpin KLHK pada periode 2019-2024. Mereka berharap kerjasama RI dengan Norwegia dapat lebih baik lagi.

Menteri Siti bilang, sesuai Peraturan Pemerintah Nomor 46 Tahun 2017 tentang Instrumen Ekonomi Lingkungan Hidup, Indonesia telah memiliki seperangkat kebijakan ekonomi. Tujuannya untuk mendorong Pemerintah Pusat, Pemerintah Daerah atau setiap orang ke arah pelestarian fungsi lingkungan hidup.

"Selanjutnya dengan Peraturan Presiden Nomor 77 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Dana Lingkungan Hidup, pada tanggal 9 Oktober 2019 telah diluncurkan Badan Pengelola Dana Lingkungan Hidup (BPDLH) atau Environment Fund," ujar Menteri Siti.

Berdasarkan Peraturan Menteri Keuangan (PMK) Nomor 137/2019 tentang Organisasi dan Tata Kerja, BPDLH punya tugas melaksanakan pengelolaan dana lingkungan hidup di bidang kehutanan, energi sumber daya mineral, perdagangan karbon, jasa lingkungan, industri, transportasi, pertanian, kelautan dan perikanan, serta bidang lainnya terkait lingkungan hidup.

Utusan Khusus Menteri Iklim dan Lingkungan Hidup Norway Per Federick ingin bertukar pandangan tentang insentif untuk provisi hutan yang sangat padat dan perlindungan ekosistem serta rencana operasionalisasi BPDLH yang baru saja ditetapkan Pemerintah Indonesia dan perkembangan Results Based Payment (RBP).

Menteri Siti menyampaikan, persiapan implementasi program penurunan emisi REDD+ di tingkat nasional dan juga di beberapa daerah telah dilaksanakan.

"Provinsi Kalimantan Timur akan mengimplementasikan penurunan emisi karbon dengan dana Carbon Fund pada periode tahun 2020-2024," tambah Menteri Siti.

Pada akhir pertemuan, Menteri Siti menyampaikan Buku Time of Change dan madu produksi masyarakat kepada Per Federick. 

Rekomendasi