Pertentangan Dua Menteri Soal Izin Ormas FPI

Tim Editor

Ilustrasi (Foto: Istimewa)

Jakarta, era.id - Pro kontra diizinkannya kembali Front Pembela Islam (FPI) sebagai ormas Islam masih hangat dibicarakan. Sebagai pihak rasional yang menolak, rata-rata mengacu kepada visi-misi AD/ART FPI pasal 6 yang secara eksplisit menggunakan frasa 'Khilafah Islamiah'.

Pada pasal 6 AD/ART FPI itu terdapat pernyataan bahwa visi dan misi FPI adalah penerapan Islam secara kafah di bawah naungan khilafah Islamiah, melalui pelaksanaan dakwah penegakan hisbah dan pengawalan jihad.

Menurut Mendagri Tito Karnavian, wacana-wacana yang diusung dalam anggaran dasar FPI itu bisa berdampak pada goyangnya solidaritas kebhinekaan. Penggunaan frasa 'khilafah islamiah', kata Tito, salah satu yang masih didalami sebelum penerbitan Surat Keterangan Terdaftar (SKT). Sebab, jika itu dibiarkan, masing-masing golongan yang berbeda dikhawatirkan membuat peraturan masing-masing. 

"Ini semua saya kira silakan kita pikirkan sebagai wacana. Di Papua dulu, Manokwari pernah membuat Perda sendiri, sesuai dengan prinsip keagamaan di sana. Nanti Bali juga membuat Perda sendiri sesuai prinsip keagamaan," kata dia, dalam rapat kerja dengan Komisi II DPR, di Senayan Jakarta, seperti dikutip Antara, Kamis (28/11/2019).


Salah satu isi AD/ART FPI. (Foto: Istimewa)

Tito juga menambahkan, kata khilafah yang termaktub dalam AD/ART FPI bisa menjadi isu sensitif. "Apakah biologis khilafah islamiah ataukah membentuk sistem negara. Kalau sistem negara bertentangan dengan prinsip NKRI," kata dia.

Selain kata 'khilafah', yang menjadi keberatan Tito juga terdapatnya kata 'jihad' yang perlu ditelusuri maksudnya. Disamping itu, Tito juga mempertanyakan istilah 'NKRI bersyariah' yang sering dikampenyekan FPI, apakah dilakukan prinsip syariah seperti yang ada di Aceh saat ini atau yang lain.

Didukung Menteri Agama 

Berbeda dengan Tito, dalam Dialog Tokoh/Pimpinan Ormas Islam tingkat Nasional di Jakarta, kemarin, Menag Fachrul Razi mengaku mendorong FPI untuk diberikan izin. Dia berpendapat bahwa ormas-ormas Islam yang ikut dalam memajukan bangsa ini harus terus didukung keberadaan dan eksistensinya. 

"Saya berpendapat tidak boleh satu ormas Islam apa pun yang ikut dalam memajukan bangsa ini dihentikan. Saya yang mendorong FPI untuk diberikan izin lagi," kata Fachrul Razi, seperti dikutip dari laman kemenag.go.id, Kamis (28/11/2019).

Menag bilang, saat ini FPI sudah membuat surat pernyataan setia kepada Pancasila-NKRI. Ini harus didukung, proses pengurusan surat keterangan terdaftar (SKT) FPI juga sudah mengalami kemajuan. "Sekarang mereka, tidak akan menggungat Pancasila dan akan terus mempertahankan NKRI. Ini kita dukung," kata Menag.


Menteri Agama Fachrul Razi saat menjadi pembicara pada Dialog Tokoh/Pimpinan Ormas Islam tingkat Nasional (Foto: kemenag.go.id)

Fachrul Razi juga menjelaskan bahwa pernyataan kesetiaan terhadap Pancasila dan NKRI sudah dibuat FPI di atas meterai dan selanjutnya Kementerian Agama akan mendalami terlebih dahulu pernyataan tersebut. "Kami akan coba dalami lebih jauh sesuai pernyataannya itu dalam waktu dekat," kata dia.

Menurut Fachrul Razi, setiap paguyuban atau apa pun namanya, mempunyai hak yang sama untuk berserikat dan berkumpul, menyampaikan pendapat, apalagi itu dengan damai.

"Islam itu luar biasa damainya. Kami terbuka kepada semua untuk membangun bangsa Indonesia," tambah Menag diikuti riuh tepuk tangan peserta dialog tokoh.

Memenuhi persyaratan rekomendasi

Sekjen Kemenag M Nur Kholis Setiawan mengatakan ormas FPI sudah memenuhi persyaratan permohonan rekomendasi organisasi kemasyarakatan yang diatur dalam Peraturan Menteri Agama No.14 Tahun 2019.

"Seluruh persyaratan yang diatur dalam PMA 14/2019 sudah dipenuhi FPI sehingga kami keluarkan rekomendasi pendaftaran ulang Surat Keterangan Terdaftar atau SKT-nya," kata M Nur Kholis lewat siaran pers yang diterima di Jakarta, Kamis (28/11/2019).

Menurut dia, ada beberapa persyaratan yang diatur dalam PMA tersebut, antara lain dokumen pendukung yang mencakup akte pendirian, program kerja, susunan pengurus, surat keterangan domisili dan NPWP.

Selain itu, FPI memenuhi persyaratan surat pernyataan tidak dalam sengketa kepengurusan atau dalam perkara pengadilan, surat pernyataan kesanggupan melaporkan kegiatan, dan surat pernyataan setia kepada NKRI, Pancasila, dan UUD 1945 serta tidak melakukan perbuatan yang melanggar hukum.

Nur Kholis mengatakan surat rekomendasi itu dirilis sebagai bagian dari kepatuhan atas pelayanan publik Kemenag. Sekjen mengatakan setiap organisasi masyarakat yang setia pada pilar bangsa mempunyai hak yang sama untuk berserikat dan berkumpul, termasuk menyampaikan pendapat.

Namun, semua harus dilakukan sesuai dengan ketentuan perundang-undangan. Menjadi kewajiban Kementerian Agama sebagai instansi pembina untuk merangkul semuanya. "Siapa pun yang setia NKRI, Pancasila dan UUD 1945, harus diterima, dirangkul, dibina dan diajak kerja sama agar bisa ikut membangun bangsa," kata dia.

Jika ada pelanggaran hukum, kata dia, maka persoalan diserahkan kepada aparat. Nur Kholis mengatakan kewenangan Kementerian Agama hanyalah menerbitkan rekomendasi. Rekomendasi itu salah satu syarat yang harus dipenuhi ormas jika akan memperpanjang SKT.

"Rekomendasi Kemenag sudah diserahkan ke Kemendagri. Adapun penerbitan SKT, itu menjadi kewenangan mutlak Kementerian Dalam Negeri," katanya.

Sebelumnya, izin FPI sebagai ormas sudah habis pada 20 Juni 2019. FPI dalam dokumen Kemendagri teregistrasi dengan nomor SKT 01-00-00/010/D.III.4/VI/2014. Izin SKT untuk FPI tersebut dimulai sejak 20 Juni 2014 dan berakhir pada 20 Juni 2019. Jika masih ingin diakui oleh pemerintah, FPI harus mengajukan permohonan surat keterangan terdaftar (SKT) lagi, yang berlaku lima tahun ke depan.

Tag: fpi kabinet indonesia maju

Bagikan: