Yusril Tak Berminat jadi Dewan Pengawas KPK

| 16 Dec 2019 11:34
Yusril Tak Berminat jadi Dewan Pengawas KPK
Yusril Ihza Mahendra (Anto/era.id)
Jakarta, era.id - Beredar isu nama-nama kandidat yang akan mengisi pos Dewan Pengawas (Dewas)KPK yang akan dipilih oleh Presiden Joko widodo. Mereka adalah Gayus Lumbuun (Eks Hakim Agung/politisi), Adi Togarisman (Eks Jaksa Agung Muda), Budiman TR (jurnalis), Markus (akademisi), Tumpak Hatorangan Panggabean (Ex KPK), Romli A Indriyanto (akademisi), Harkristuti (akademisi), dan Yusril Ihza Mahendra (politisi/pengacara). 

Dewan Pengawas dibentuk sesuai amanat Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2019. Anggota Dewan Pengawas KPK dipilih dan ditunjuk Presiden.  

Terkait nama yang beredar tersebut, advokat sekaligus Ketua Umum PKB, Yusril Ihza Mahendra membantah namanya masuk dalam daftar calon Dewan Pengawas KPK. Ia mengaku tak berminat menduduki jabatan tersebut.

"Saya lebih memilih tetap menjadi advokat professional yang oleh UU Advokat dikategorikan sebagai penegak hukum daripada menjadi Dewas KPK," ujar Yuzril melalui keterangan tertulisnya, Senin (16/12/2019).

Ia membantah sudah dipanggil Jokowi untuk mengisi jabatan tersebut. "Saya menganggap bahwa disebut-sebutnya nama saya sebagai salah satu calon Dewas KPK hanyalah kabar burung belaka," kata Yusril.

Juru Bicara Presiden Fadjroel Rahman tidak memberikan klarifikasinya mengenai kebenaran nama-nama tersebut. Dia hanya meminta publik bersabar, menunggu pengumuman langsung dari Presiden Jokowi. "Kita tunggu pelantikan Dewas bersama pelantikan pimpinan Komisi Pemberantasan Korupsi ya," ujar Fadjroel.

Sebelumnya diberitakan, Menko Polhukam Mahfud Md mengatakan nama-nama tokoh untuk Dewan Pengawas (Dewas) KPK sudah di kantong Presiden Joko Widodo (Jokowi). Dia mengatakan Jokowi selalu membuat kejutan.

"Dewas KPK sudah sampai di kantong Presiden," kata Mahfud di Kemenko Polhukam, Jalan Medan Merdeka Barat, Kamis (12/12).

Presiden Jokowi mengatakan masih menyusun daftar anggota Dewan Pengawas Komisi Pemberantasan Korupsi (Dewas KPK). Jokowi enggan keliru memutuskan nama-nama yang mengisi jabatan ini.

Tags : kpk
Rekomendasi