Tim Editor
Ditengarai Jiwasraya terlilit kasus gagal bayar yang mengakibatkan kerugian negara ditaksir mencapai Rp13,7 triliun. Masalah ini memaksa kementrian BUMN putar otak mengatasi masalah yang telah bertahun-tahun membayangi Jiwasraya.
"Melakukan holdingisasi asuransi sehingga diharapkan bisa membantu mendapatkan dukungan anggaran yang besar. (Dana itu) nantinya bisa dipakai untuk melakukan pembayaran terhadap nasabah Jiwasraya," kata Staf Khusus Kementerian Badan Usah Milik Negara Arya Sinulingga, seperti dikutip dari Antara.
Direktur Suropati Syndicate, Muhammad Shujahri menilai bahwa skema yang diambil Erick Thohir terkait persoalan Jiwasraya sudah tepat. Hal ini bisa membuktikan komitmen kementerian BUMN untuk mengatasi masalah perusahaan berpelat merah lainnya.
Menurut Shujahri, langkah hukum yang diambil Erick Thohir sudah menegaskan bahwa semua persoalan gagal bayar akan dipertanggungjawabkan, sehingga tidak ada pihak yang dirugikan. "Dalam proses hukum ini, yang salah tetap salah, jadi tinggal tunggu pihak kejaksaan menindaklanjuti oknum yang merugikan negara selama ini,” kata Shujahri, dalam keterangan tertulisnya.
Baca Juga: Cara Pemerintah Selesaikan Masalah di Jiwasraya
Selain masalah hukum, kata dia, Kementrian BUMN juga dinilai cepat tanggap dengan rekomendasi DPR terkait persoalan gagal bayar dan performa manajemen yang buruk di jiwasraya. Di saat bersamaan, Kementerian BUMN dan Kementerian Keuangan akan melakukan restrukturisasi di Jiwasraya.
“Pemerintah bahkan harus secara khusus menyiapkan dukungan dari BUMN-BUMN lain untuk membantu Jiwasraya agar bisa kembali sehat,” jelasnya
Shujahri menyatakan persoalan yang dihadapi Asuransi Jiwasraya ini lebih kompleks karena ada sistem yang perlu diubah secara hati-hati. "Publik agar bersabar dan terus mengamati kinerja pemerintah dalam menyelesaikan persoalan Jiwasraya," ujar dia.
Sebelumnya, kata dia, persoalan yang dihadapi Asuransi Jiwasraya sudah dicoba diatasi selama bertahun-tahun, tapi masih belum selesai. Karena itu, menurut Shujahri, wajar jika skema penyelamatan yang akan diambil harus detil dan hati-hati agar tidak terulang lagi.
"Saya lihat Kementerian BUMN sangat terbuka mengabarkan kondisi terbaru mengenai Jiwasraya sehingga publik bisa memantau," pungkasnya.
