Tim Editor
"Kami di Kemementrian BUMN, Kementerian Keuangan dan juga OJK tentunya segera menindaklanjuti formula yang sudah kami siapkan untuk 'menyembuhkan' Jiwasraya," ujar Erick melalui keterangan tertulisnya, Rabu (8/1/2020).
Erick menyebut pemerintah sejak 2006 hingga kini juga sudah konsisten mencari solusi atas persoalan yang menimpa perusahaan pelat merah tersebut. Bahkan dari catatan yang dia miliki, BPK juga sudah memberikan laporan kasus tersebut sejak tahun 2008.
Apa yang sedang dilaksanakan oleh BPK dan Kejaksaan Agung, menurut Erick, sudah sejalan dengan koordinasi yang telah dilakukan bersama.
"Di saat seperti ini, semua pihak harus saling bahu-membahu mencari solusi sesuai porsinya," katanya.
Lebih lanjut, Erick mengatakan, BPK akan bertugas mencari kerugian negara yang ditimbulkan dari apa yang terjadi di Jiwasraya. Kemudian, Kejaksaan Agung akan memproses secara hukum.
Sebelumnya, Erick menyebut pemerintah telah menyiapkan tiga strategi untuk memperbaiki likuiditas Jiwasraya. Strategi pertama yaitu membentuk anak usaha, Jiwasraya Putra. Anak usaha tersebut tengah dijajakan kepada calon investor.
Strategi kedua yaitu pembentukan holding asuransi yang kemudian akan menyuntikkan dana. Sedangkan strategi ketiga yaitu, kerja sama bisnis reasuransi melalui produk finansial reinsurance (Finre).
Jaksa Agung ST Burhanuddin mengaku sudah memiliki gambaran siapa-siapa saja pelaku yang terlibat dalam kasus dugaan korupsi di PT Asuransi Jiwasraya yang diduga merugikan keuangan negara Rp6,4 triliun. Meski demikian, dia masih belum mau membuka identitas pelaku.
"Sebenarnya kami sudah tahu siapa pelakunya, tetapi kami harus benar-benar tahu dulu kerugian negaranya. Tolong bersabar dan beri kesempatan kami untuk bekerja," ujar Burhanuddin di Kantor BPK, Jakarta, Rabu (8/1).
