"Misalnya saya ini kan (Ketua Koordinator) bidang kelembagaan. Ini terkait karena kelembagaan meliputi eksekutif, kementerian, gubernur, kemudian legislatif, lembaga partai, ini kan sebenernya enggak begitu sulit karena beriringan," ucap Idrus di Kantor DPP Golkar, Slipi, Jakarta Barat, Senin (29/1/2018).
Kemudahan menjalankan tugas menjadi pembantu presiden dan petugas partai, kata Idrus, juga dirasakan Airlangga Hartarto. Dia menilai, Airlangga yang menjabat Ketua Umum Partai Golkar tidak memiliki kesulitan menjalankan tugas sebagai Menteri Perindrustrian. Malah, lanjut Idrus, rangkap jabatan saling memperkuat.
"Saling memperkuat sama sekali tidak mengganggu," kata Idrus.
Idrus mengatakan, partainya sudah mapan. Tugas partai sudah terpola dan sistematis sehingga tidak menjadi hambatan. "Semua aman enggak ada masalah, coba lihat kerja saya aja. Saya datang langsung pergi, lakukan rapat koordinasi dengan eselon 1 baru ke eselon 2 lalu ke eselon 3. Semua jalan ya kan? Nanti sore saya ada rapat lagi minta perkembangan," jelas Idrus.
Sebelumnya Presiden Joko Widodo dinilai inkonsisten dengan melanggar aturan yang dibuatnya sendiri yakni melarang setiap menteri dalam kabinetnya merangkap dua jabatan ataupun posisi.
Rekam jejak Idrus di Partai Golkar memang panjang. Terakhir, dia menjabat sebagai Sekretaris Jenderal Partai Golkar. Setelah Airlangga mengumumkan kepengurusan baru, posisinya digantikan Lodewijk Paulus pada Senin (22/1). Sejak saat itu Idrus menjabat sebagai Ketua Koordinator Bidang Kelembagaan Partai Golkar.
Di kabinet, Idrus dilantik Presiden Joko Widodo menjadi Menteri Sosial setelah Khofifah Indar Parawansa maju di Pemilihan Kepala Daerah Jawa Timur 2018. Dia dikukuhkan masuk kabinet kerja di Istana Negara pada Rabu (17/1).
.jpg)
