Kala Lulung Jadi Penyambung Lidah Demonstran

| 29 Jan 2018 20:39
Kala Lulung Jadi Penyambung Lidah Demonstran
Lulung Lunggana (Diah/era.id)
Jakarta, era.id - Ruas jalan di underpass Jatibaru, Tanah Abang terlihat sesak, dipenuhi puluhan angkot yang ditinggalkan pengemudinya. Di depan Stasiun Tanah Abang, sejumlah unit bus Tanah Abang Explorer tampak tertahan, tak kuasa menerobos kerumunan sopir angkot yang berdemo memprotes kebijakan Pemprov DKI soal penataan kawasan Tanah Abang.

Ribut-ribut penataan Tanah Abang belum juga reda. Penutupan Jalan Jatibaru menyebabkan sopir angkot merugi. Hingga kini, Pemprov dianggap belum mampu menghadirkan solusi yang menguntungkan semua pihak.

Dari ranah parlemen, Wakil Ketua DPRD DKI Jakarta, Abraham Lunggana (Lulung) angkat suara. Lulung mengaku paham betul keresahan para sopir. Sebab, ia pernah berdialog langsung secara mendalam dengan perwakilan para sopir. Menurutnya, para sopir masih tak menerima keberadaan PKL di ruas Jalan Jatibaru.

Menurut Lulung, permintaan para demonstran kali ini cenderung berbeda dengan permintaan sebelumnya. Jika dahulu mereka ingin rekayasa dilakukan ke atas jalan layang, kini mereka menyatakan keinginan untuk diizinkan kembali melintas di Jalan Jatibaru.

"Sekarang, pokoknya (permintaan mereka) PKL Jatibaru itu pergi. Jangan berdagang lagi. Dari kemarin sampai sekarang beda lagi, nih. Mereka (kemarin) minta ke atas, sekarang minta (Jalan Jati Baru) dibuka total" kata Lulung, Senin (29/1/2018).

Selain itu, para sopir juga mengeluhkan arogansi Satpol PP yang mereka nilai kerap menghalangi upaya mereka mencari penumpang. "Mereka bilang, kalau kami diusilin di sana, kami enggak dapat uang. Tapi, kalau kami lewat pasar, terus diusirin tiga sampai empat lima detik kami dapat dua sampai empat penumpang," ungkap anggota Fraksi PPP itu.

Lulung mengakui, meski alokasi lahan dagang PKL di Jalan Jatibaru melanggar aturan, namun Anies Baswedan sebagai Gubernur DKI Jakarta memiliki hak diskresi yang juga dinaungi payung hukum.

Lebih lanjut, Lulung menyatakan dukungan kepada pemprov untuk melaksanakan kebijakan ini. Namun, ia memberi catatan, bahwa kebijakan ini tak dapat dilaksanakan secara permanen. "Temporer tidak? Harus temporer dong. Saya enggak mau kalau itu enggak punya konsep lanjutan," kata Lulung.

(Infografis: Yuswandi/era.id)

Hilangnya taring Lulung

Sikap Lulung selama pemerintahan Anies memang menarik untuk disoroti. Berbeda dengan sikapnya selama masa pemerintahan Basuki Tjahaja Purnama (Ahok), di era Anies, Lulung tampak begitu lembek. Sikap kritis luntur dari dirinya.

Dalam sebuah wawancara bersama era.id beberapa waktu lalu, Lulung mengakui perubahan sikapnya. Ia beralasan, sosok Anies mampu membuat dirinya lebih menghormati proses politik di tingkat eksekutif. Komunikasi politik yang diterapkan Anies mampu membuat lulung luluh.

Menurut Lulung, pendekatan Anies di Tanah Abang adalah solusi yang baik. Ia membandingkan gaya pemerintahan Anies dan Ahok. Kata Lulung, penataan yang dilakukan Anies lebih bersifat berkelanjutan dan humanis.

Berbeda dengan penertiban yang dilakukan Ahok, yang menurutnya bersifat sementara karena berorientasi pada penertiban, bukan penataan, sebagaimana yang dilakukan Anies.

"Program pemerintah dahulu itu hanya bersifat preventif, dan itu bunyinya penertiban. Itu yang saya tidak setuju. Saya ingin program itu jadi program penataan dan keberlagsungan," kata Lulung.

 

Tags : tanah abang