“Jadi ada prosesnya sebetulnya, ada pengawasan kepada kami. Prinsipnya kami berusaha untuk bekerja sesuai dengan sumpah yang kami ambil, sesuai dengan profesionalitas, sesuai dengan integritas kita,” ujar Ilham, di sela-sela penandatanganan nota kesepakatan aksi penanggulangan konten internet penyebar hoaks dan isu kebencian, di Kantor Bawaslu, Thamrin, Jakarta Pusat, Rabu (31/1/2018).
Ilham menyampaikan, saat ini KPU sedang merekrut anggota pengawas pemilu tingkat provinsi dan kabupaten/kota karena pada Mei 2018 ada beberapa anggota yang akan habis masa jabatannya. Ilham meminta tim seleksi mencari orang-orang yang berintegritas dan tahan pada panasnya persaingan Pilkada 2018 serta Pemilu 2019.
“Orang-orang yang profesional dan tidak mudah tergiur godaan-godaan, atau kemudian harus tahan tekanan. Karena di Indonesia ini kan masih, jika ada yang kalah, jika ada yang tidak puas masih melakukan demo-demo dan tekanan-tekanan terhadap KPU,” ungkap Ilham.
Dia melanjutkan, dalam proses mencari pengawas di tingkat provinsi dan kabupaten/kota, akan dilakukan psikotes dan digunakan metode computer assisted test (CAT) agar proses seleksi transparan.
“Hasilnya jadi nanti betul-betul semoga bisa objektif. Bahwa orang-orang yang ikut dalam CAT ini nanti orang-orang yang mampu dan paham terhadap soal-soal kepemiluan,” ungkap Ilham.
Sebelumnya, Ketua Umum PDI Perjuangan Megawati Soekarnoputri mengatakan KPU harus terbuka dalam melaksanakan tugasnya. Menurut Megawati, KPU belum netral dalam menjalankan tugas di lapangan.
"Kami mengalami kendala dari jajaran KPU, Baswalu harus punya sifat keterbukaan dan evaluasi perbaikan karena kendala yang kami alami, mohon maaf, masih saja tidak netral," ungkap Megawati di DPP PDIP, Lenteng Agung, Jakarta Selatan, Senin (29/1/2018).
