Sejak September 2017, gizi buruk dan wabah penyakit di Asmat semakin parah. Hingga 24 Januari 2018, kejadian luar biasa (KLB) ini telah mengakibatkan 70 korban jiwa. Sebagian besar dari mereka adalah anak-anak. Sebanyak 65 orang meninggal akibat gizi buruk, empat orang terkena campak dan satu lainnya terjangkit tetanus.
Di bawah koordinasi Kementerian Koordinator Pembangunan Manusia dan Kebudayaan (Kemenko PMK), sejumlah institusi negara bergabung dalam satuan tugas (satgas) khusus. Tugas dari Satgas tak bernama itu jelas, menghentikan laju kematian dan penderitaan masyarakat di Asmat.
Bersama Bappenas dan Kantor Staf Kepresidenan (KSP), Kemenko PMK akan mengawal kerja satgas yang akan difokuskan pada penanganan masalah kesehatan, sosial budaya, infrastruktur dan tata kelola pemerintahan di Papua. Selain pembentukan satgas, dalam rapat tinjauan manajemen (RTM) itu juga diterbitkan Instruksi Presiden (Inpres) Nomor 9 tentang Percepatan Peningkatan Kesejahteraan di Papua dan Papua Barat, Rabu (31/1/2018).
.jpg)
Inpres tersebut juga menjadi panduan bagi setiap institusi yang terlibat dalam satgas untuk mengintegrasikan setiap langkah yang dilakukan dalam upaya penanganan KLB di Asmat.
"Dengan keluarnya inpres tersebut, Kemenko PMK akan mengintergrasikan semua kementerian dan kelembagaan yang terkait sehingga mereka dapat mengintervensi hal-hal yang berhubungan dengan kesejahteraan Papua dan Papua Barat," jelas Menteri Koordinator PMK, Puan Maharani.
Selain menggandeng kementerian dan badan setara kementerian, institusi TNI dan Polri pun dilibatkan untuk membantu penetrasi ke sejumlah wilayah terpencil di Papua. "Diharapkan bantuan dapat diterima langsung oleh masyarakat yang ada di distrik-distrik dan pedesaan Papua," tutup Puan.
