Sistem Pemadam Kebakaran Penyebab Kepanikan di DPR

| 24 Feb 2020 16:02
Sistem Pemadam Kebakaran Penyebab Kepanikan di DPR
Situasi Kebakaran di DPR (Gabriella Thesa/era.id)
Jakarta, era.id - Gedung Nusantara III DPR RI dikepung asap putih yang sempat membuat panik para penghuninya. Sekretaris Jenderal DPR RI Indra Iskandar mengatakan tidak ada kebakaran ataupun titik api di dalam gedung parlemen.

Kepulan asap tersebut, kata Indra berasal dari errornya sistem antikebakaran gedung parlemen yang memakai gas aerosol yang terpasang di koridor lantai 2, Gedug Nusantara III DPR RI.

"Tadi di koridor lantai 2 sekitar sejam lalu aerosol berfungsi tanpa sebab jelas," katanya saat memberikan keterangan pers di Media Center, Gedung Parlemen, Senayan, Jakarta, Senin (24/2/2020).

Penggunaan gas aerosol sebagai salah satu sistem pemadam kebakaran Gedung Parlemen sudah lama dipakai. Sistem tersebut memang dirancang sangat sensitif terhadap suhu panas atau api.

Aerosol akan mendeteksi suhu panas atau api yang mengeluarkan asap atau fogging. Namun, kejadian hari ini, dia menegaskan hanya disebabkan karena sistem tersebut error.

Senada dengan Indra, Kapolda Metro Jaya Irjen Pol Nana Sudjana. Dia menegaskan yang terjadi hanyalah masalah kerusakan sistem aerosol yang secara tiba-tiba mengeluarkan asap sehingga terkesan telah terjadi kebakaran. Dia melanjutkan, kejadian hari ini, tidak ditemukan adanya titik api sumber asap di lantai dua gedung.

"Tidak ada api, tidak ada kebakaran, ini error system, teman kami sudah olah TKP untuk memastikan penyebab error ini," ujarnya.

Sudah Tiga Kali Sistem Aerosol Error

Kacaunya sistem aerosol yang terpasang di gedung parlemen hingga menyebabkan kepanikan bukan hanya kali ini saja terjadi. Namun sudah tiga kali berulang. Sekjen DPR RI Indra Iskandar berdalih sistem ini memang sengaja menggunakan standar aerosol yang paling sensitif.

Meski demikian, dia berjanji akan mengevaluasi kembali sistem aerosol yang terpasang di gedung parlemen.

"Error system ini akan kita evaluasi ke depannya, apakah yang terlalu sensitif ini harus kita pertahankan atau kita turunkan," kata Indra.

 

Tags : ketua dpr
Rekomendasi