Tim Editor
Jokowi mengatakan, lulusan Sekolah Menengah Atas (SMA) hingga karyawan yang mengalami pemutusan hubungan kerja (PHK) akan mendapatkan pelatihan dengan Kartu Prakerja serta mendapatkan 'honor'.
"Pelatihan skill meningkat sehingga cepat mendapatkan pekerjaan tapi kalau belum dapat kerja dapat insentif honor. Yang enggak setuju, silakan maju saya kasih sepeda, awas kalau maju," ujarnya saat kampanye di Tangerang, Banten.
Menurut Jokowi, Kartu Prakerja diberikan bagi anak-anak muda yang baru tamat dari sekolah menengah atas, sekolah menengah kejuruan, atau lulusan perguruan tinggi yang akan mencari kerja. Melalui kartu ini, para lulusan sekolah bisa mendapatkan program pelatihan keterampilan atau vocational training.
Dengan begitu, lulusan sekolah atau perguruan tinggi bisa memiliki keterampilan untuk memudahkan mendapatkan pekerjaan.
Setelah terpilih kembali sebagai Presiden, Kepala Negara langsung meminta jajaranya untuk segera mengeksekusi Kartu Prakerja. Mantan Gubernur DKI Jakarta itu menargetkan Kartu Prakerja sudah dikantongi oleh dua juta orang pada awal tahun ini.
"Kita harapkan ini dikerjakan secara masif lewat penyedia jasa swasta ini yang diprioritaskan. Kemudian yang kedua BUMN juga ikut campur di sini karena BUMN memiliki tempat-tempat pelatihan yang sangat representatif," ujarnya saat memberikan pengantarnya dalam Rapat terbatas Program Kartu Pra Kerja di Kantor Presiden, Selasa (12/11/2019) silam.
Kartu Prakerja membidik tiga kalangan yakni para pencari kerja, pekerja, dan korban pemutusan hubungan kerja (PHK). Nantinya, pemerintah akan memberikan pelatihan tiga bulan kepada pemegang kartu pra kerja sesuai dengan kriterianya masing-masing. Karena pandemi korona, pemerintah saat ini menyediakan pelatihan secara daring lewat beberapa platform.
Sementara itu, pengamat ekonomi dari Institute for Development of Economics and Finance (Indef) Bhima Yudhistira menilai program kartu Prakerja tidak tepat saat pandemi korona.
Ia bilang, para korban di-PHK bukan karena kurang skill, tapi lebih karena situasi dan kondisi. Jadi pelatihan untuk meningkatkan skill bekerja dirasa kurang tepat.
"Konsep kartu Pra kerja itu kan buat kondisi normal, untuk tingkatkan skill. Dalam kondisi darurat kurang tepat," kata Bhima saat dihubungi, Senin (14/4/2020).
Bima menyarankan agar pemerintah fokus pada insentif untuk perusahaan terlebih industri padat karya, Jangan sampai banyak perusahaan dan industri bertumbangan akibat korona sehingga menambah angka pengangguran.
"Jadi efektivitasnya kecil sekali. Bisa jadi gagal sebelum dimulai," ucap Bhima.
Pemerintah menganggarkan Rp10 triliun dalam RAPBN 2020 untuk mendukung program Kartu Prakerja. Tahun ini, peserta dari program tersebut ditargetkan mencapai dua juta peserta. Namun, karena dampak virus korona semakin meluas, anggaran ditambah menjadi Rp 20 triliun. Begitu juga dengan jumlah penerima yang naik hingga 5,6 juta orang.
Hari ini, 1,4 juta orang telah melakukan registrasi untuk mengikuti Program Kartu Prakerja yang baru dirilis oleh pemerintah pada Sabtu (11/4) kemarin.
"Kami melihat antusiasme ini sebagai refleksi dari ekspektasi publik yang sangat tinggi terhadap program Kartu Prakerja," kata Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto dalam keterangan yang diterima, Senin (14/4/2020).
Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto (Dok. Kemenko perekonomian)
Sejak dirilis pada 20 Maret 2020 lalu, situs resmi prakerja.go.id telah dikunjungi 2,4 juta unique visitors hingga hari ini. Khusus kemarin, pada saat pembukaan pendaftaran tahap pertama, ada lebih dari 1,1 juta visitor baru.
Sebagai Ketua Komite Cipta Kerja, Airlangga memastikan kapasitas dari sistem Kartu Prakerja (server, front-end dan back-end system) mampu melayani dengan baik. Di samping itu, keamanan data dan server dari serangan juga tentu menjadi fokus perhatian.
Hingga Minggu petang, data mencatat jumlah yang melakukan registrasi sebanyak 1.432.133 orang, yang sudah melakukan verifikasi surel sebanyak 1.063.028 (73,85 persen), yang sudah melalui verifikasi NIK sebanyak 624.090 (43,65 persen), dan yang sudah mengambil program pelatihan atau join batch sebanyak 77.834 orang (5,43 persen).
