Beda Bantuan Rp600 Ribu dari Pemda dan Pemerintah Pusat

Tim Editor

Mensos Juliari Batubara (Dok. Kemensos)

Jakarta, era.id - Pemerintah lagi gencar memberikan bantuan kepada warga yang ekonominya terdampak akibat wabah COVID-19. Seperti di DKI Jakarta dan Jawa Barat.

Pemprov DKI tengah melaksanakan program bantuan sosial (bansos) selama masa Pembatasan Sosial Berskala Besar (PSBB). Bantuan ini ditujukan untuk masyarakat miskin dan rentan miskin akibat wabah COVID-19. 

Paket bansos berupa paket komoditas bahan pangan pokok yakni beras 5 kg 1 karung, bahan makanan berprotein 2 kaleng, minyak goreng 0,9 liter 1 bungkus, biskuit 2 bungkus, lalu masker kain 2 buah, dan sabun mandi 2 batang. Tidak ada pemberian bantuan berupa uang tunai.

Seperti di Jakarta, Pemerintah Provinsi Jawa Barat juga mulai menyalurkan bansos. Penyaluran pertama dilakukan untuk warga Bodebek (Kota Bogor, Bekasi, Depok, Kabupaten Bogor, dan Bekasi). 

Sama seperti Jakarta, paket bansos di Jabar berupa bantuan tunai dan pangan non tunai senilai Rp500.000 per bulan yang diberikan selama empat bulan ke depan. Paket pangan non tunainya berupa sembako seperti beras, gula, sarden, mie instan, vitamin, telur, dan lain-lain. Bedanya, ada bantuan uang tunai sebesar Rp150.000.

Sebagian masyarakat yang telah mendapat bansos bertanya-tanya soal nominal yang didapat. Mereka merasa bantuan yang diterima tak sebanding dengan nilai Rp600.000 seperti yang diberitakan di media massa. 

"Nih, bantuan Rp600.000 isinya beras, sarden dua (kaleng), minyak, biskuit, masker dua, sabun GIV dua. Segini Rp600.000?" ujar salah seorang warga penerima bansos dalam sebuah video.


Screenshoot Video

Menteri Sosial Juliari Batubara memastikan bahwa Bantuan Langsung Tunai (BLT) sebesar Rp600.000 belum disalurkan ke warga terdampak COVID-19 karena saat ini Kemensos masih fokus pada penyaluran bantuan sosial sembako untuk warga terdampak di DKI Jakarta.

Mensos memastikan informasi terkait bansos senilai Rp600.000 yang beredar di tengah masyarakat bukanlah bansos sembako yang kini sedang dalam proses penyaluran oleh Kemensos.

"Bantuan sembako disalurkan untuk memenuhi kebutuhan pokok dan menahan keinginan masyarakat agar tidak mudik. Bantuan sembako ini bukan bantuan bernilai Rp600 ribu sebagaimana informasi yang mungkin disalahpahami masyarakat," katanya dalam keterangan tertulis yang diterima di Jakarta, Kamis (16/4/2020).

Mensos perlu menjelaskan hal ini karena banyak beredar kesimpangsiuran di tengah masyarakat. Sebagian masyarakat mempertanyakan realisasi bansos senilai Rp600.000 per bulan untuk warga terdampak COVID-19.

Ia menjelaskan BLT disalurkan bagi warga di luar wilayah Jakarta, Bogor, Depok, Tangerang, dan Bekasi (Jabodetabek). BLT menyasar keluarga yang masuk dalam Data Terpadu Kesejahteraan Sosial (DTKS) tetapi tidak menerima bantuan sosial reguler (DTKS Non-Bantuan Sosial Nasional) baik Program Keluarga Harapan (PKH) dan Program Sembako.

BLT akan menyasar sebanyak 7.461.586 keluarga dari total DTKS Non-Bantuan Sosial Nasional 9.085.939 keluarga.

Sedangkan bansos sembako yang sudah dimulai sejak awal April, berisi paket sembako dan makanan siap saji untuk pekerja informal di DKI Jakarta yang terdampak COVID-19. Penerima bansos sembako didasarkan atas data dari Pemprov DKI Jakarta yakni 3,7 juta jiwa.

Kemensos menyalurkan bansos sembako untuk 2,6 juta jiwa, sementara 1,1 juta sudah ditanggulangi dari APBD DKI Jakarta.

Satu Paket Bansos untuk Seminggu

Sedangkan, Ketua Komisi A DPRD DKI Mujiyono mengatakan berdasarkan hasil pengawasan DPRD, satu paket bansos yang telah didistribusikan dan dikemas oleh Perumda Pasar Jaya itu memang senilai Rp149.500. Namun, bantuan akan dikirimkan empat kali dalam sebulan. 

"Pemprov merencanakan akan melakukan pengiriman sebanyak empat kali. (Bansos) itu dari anggaran BLT dengan nilai paket sebesar Rp149.500. Sehingga kalau dikalikan 4, jumlah yang diterima warga menjadi Rp598.000, mendekati Rp600.000 lah," kata Mujiyono kepada wartawan, Selasa lalu.

Target penerima bansos yang sekarang sedang disalurkan sebanyak 1,2 juta KK yang bermukim di DKI Jakarta. Bansos ini didistribusikan setiap hari, mulai tanggal 9 hingga 24 April 2020. Bansos berasal dari dana belanja tak terduga (BTT) APBD DKI Jakarta 2020.

1,2 juta KK yang menerima bansos dari APBD tersebut merupakan penerima tahap I. Sementara, bansos dari APBN melalui Kementerian Sosial akan disalurkan kepada 1,25 juta KK lainnya setelah pendistribusian bansos tahap I ini selesai.

Sementara di Jawa Barat, jumlah Keluarga Rumah Tangga Sasaran (KRTS) Data Terpadu Kesejahteraan Sosial (DTKS) penerima bantuan Pemda Provinsi Jabar bagi masyarakat yang kondisi sosial dan ekonomi terdampak pandemi COVID-19 di Kabupaten Bogor sejumlah 29.088 Kepala Keluarga (KK), Kota Bogor 8.046 KK, Kota Depok 10.423 KK, Kabupaten Bekasi 14.396 KK, dan Kota Bekasi 27.847 KK.

Berdasarkan surat dari Dinas Sosial (Dinsos) Provinsi Jabar Nomor 466.2/1545/pfm terkait Penetapan Data DTKS Penerima Bantuan Pemerintah Provinsi Jabar, saat ini ditetapkan 445.339 KTRS penerima bantuan dari DTKS.

Tag: bantuan pemerintah

Bagikan: