"Aman itu juga sangat penting. Oleh karena itu kita menunjuk pejabat-pejabat yang berasal dari polisi dan nanti juga TNI," kata Wiranto, Senin (5/2/2018).
Dikatakan Wiranto, Mendagri Tjahjo Kumolo telah melayangkan surat terkait permintaan bantuan kepada TNI, Polri, dan Kemenpolhukam untuk menempatkan TNI dan Polri sebagai Pj Gubernur. Akan tetapi, surat tersebut belum direspons dari pihak bersangkutan.
"Surat sudah dilayangkan dan belum dijawab sebenernya, apalagi di SK-kan oleh suatu SK yang resmi," kata Wiranto, Senin (5/2/2018).
Saat ini pemerintah belum menanggapi usulan tersebut. Kendati demikian, pemerintah terus melakukan koordinasi dengan pihak terkait untuk melakukan kajian secara komprehensif menyusul wacana yang menimbulkan pro kontra tersebut.
Wiranto mengatakan, pemerintah akan memutuskan sesuai hukum yang berlaku. Keputusan yang diambil nantinya berorientasi pada suksesnya Pilkada.
"Kita akan mengarah kepada bahwa bagaimana Pilkada itu dapat dilaksanakan dengan sukses, aman, dan lancar," pungkas dia.
Sebelumnya Tjahjo menyebutkan, rencananya menunjuk dua pati Polri sebagai gubernur sementara itu sudah sesuai dengan Pasal 201 Ayat 10 Undang-undang Nomor 10 Tahun 2016. Rencana menempatkan dua pati Polri di kursi kepala daerah itu, kata Tjahjo, juga sudah disampaikan kepada Presiden Jokowi.
“Mengusulkan kepada Presiden terkait pejabat TNI dan Polri aktif tidak masalah karena tidak melanggar UU,” kata Tjahjo.
