Gara-Gara Korona, Angka Kemiskinan Bisa Bertambah Hingga 12,3 Juta Orang

Tim Editor

Ilustrasi (Dok. Kemensos)

Jakarta, era.id - Merosotnya perekonomian akibat pandemi global COVID-19, berpotensi meningkatkan jumlah penduduk miskin secara masif.

Center Of Reform On Economics (Core) Indonesia memperkirakan jumlah penduduk di bawah garis kemiskinan bakal bertambah 5,1 juta hingga 12,3 juta orang pada Triwulan II 2020 berdasarkan tiga skenario, yaitu berat, lebih berat dan sangat berat.

Pada skenario berat, jumlah pertambahan penduduk miskin berpotensi mencapai 5,1 juta orang, dengan asumsi bahwa penyebaran COVID-19 akan semakin luas pada bulan Mei 2020, tetapi tidak sampai memburuk sehingga kebijakan PSBB hanya diterapkan di wilayah tertentu di pulau Jawa dan satu dua kota di luar pulau Jawa.

"Total jumlah penduduk di bawah garis kemiskinan berdasarkan skenario ini menjadi 30,8 juta orang, atau 11,7 persen dari total penduduk Indonesia," ujar Ekonom CORE, Mohammad Faisal melalui keterangan tertulisnya, Rabu (6/5/2020).

Pada skenario lebih berat, potensi pertambahan penduduk miskin mencapai 8,25 juta orang. Total jumlah penduduk di bawah garis kemiskinan berdasarkan skenario ini menjadi 33,9 juta orang, atau 12,8 persen dari total penduduk Indonesia.

Sementara pada skenario sangat berat, potensi pertambahan penduduk miskin mencapai 12,2 juta orang. Total jumlah penduduk di bawah garis kemiskinan berdasarkan skenario ini menjadi 37,9 juta orang, atau 14,35 persen dari total penduduk Indonesia.

"Prediksi dengan tiga skenario ini dibangun dengan asumsi bahwa puncak pandemi terjadi pada triwulan II 2020, dan setelahnya berangsur-angsur mereda. Apabila situasi ekonomi memburuk dalam waktu yang lebih panjang, maka peningkatan jumlah penduduk miskin akan lebih besar lagi," papar Faisal.

Potensi peningkatan kemiskinan lebih besar terjadi di perkotaan, yakni 3 juta hingga 9,7 juta orang. Namun, apabila potensi penyebaran wabah dari wilayah perkotaan ke pedesaan tidak dapat dicegah, lonjakan jumlah kasus COVID-19 di wilayah pedesaan pun tak dapat dihindari.

Artinya, kata Faisal, beban pemerintah untuk mengatasi persoalan kemiskinan, baik melalui subsidi, bantuan sosial dan lainnya, menjadi semakin besar.


Grafis oleh tim era.id

Lima Rekomendasi Atasi Kemiskinan Akibat COVID-19

Oleh karenanya, CORE Indonesia merekomendasikan lima hal dalam upaya menjaga tingkat kesejahteraan masyarakat terutama yang berpendapatan rendah.

Pertama, mengantisipasi mengantisipasi lonjakan angka kemiskinan akibat virus korona yang diperkirakan akan lebih besar dibandingkan dengan jumlah bantuan sosial yang disiapkan pemerintah saat ini. Karenanya, pemerintah harus terus memperbaharui data penduduk miskin dan rentan miskin yang layak mendapatkan bantuan sosial.

"Pemerintah perlu meningkatkan anggaran Bantuan Sosial dan memperluas jumlah penerima bantuan kepada penduduk yang jatuh miskin akibat Covid-19," ujar Ekonom CORE Muhammad Ishak Razak.

Ishak menjabarkan, saat ini target penerima Program Keluarga Harapan (PKH) yang dianggarkan pemerintah selama pandemi adalah 10 juta keluarga dengan alokasi anggaran Rp37,4 triliun atau Rp3,7 juta per tahun.

Sementara, Kartu Sembako ditargetkan sebanyak 20 juta keluarga dengan anggaran Rp43,6 triliun, yang terdiri dari Rp200 ribu per bulan selama sembilan bulan, termasuk Rp600 ribu untuk 1,776 juta keluarga di Jabodetabek selama tiga bulan. Selain itu, ada transfer tunai dari Program Kartu Prakerja untuk 5,6 juta peserta senilai Rp600 ribu selama empat bulan.

Kedua, mengintegrasikan penyaluran bantuan sosial sehingga menjadi lebih sederhana, melakukan penyeragaman nilai bantuan, dan terus melakukan pemutakhiran data penerima bansos.

Ketiga, mengurangi beban pengeluaran masyarakat khususnya masyarakat miskin dan hampir miskin, terutama dengan menurunkan biaya-biaya yang dikontrol pemerintah atau administered prices. Di antaranya menurunkan harga BBM yang menjadi salah satu komponen terbesar pengeluaran penduduk miskin.

Menambah jumlah rumah tangga penerima diskon pemotongan tarif listrik, menurunkan harga LPG 3 kg yang kebanyakan dikonsumsi oleh masyarakat bawah, serta memberikan diskon atau menggratiskan tarif air untuk rumah tangga khususnya wilayah yang menerapkan PSBB.

Keemapat, meningkatkan insentif bagi petani, peternak, dan nelayan melalui skema pembelian produk oleh pemerintah dan perbaikan jalur logistik hasil pertanian, peternakan, dan perikanan.

Ishak mengatakan, tidak dapat dipungkiri pada masa pandemi ini para petani, peternak, dan nelayan yang terus berproduksi kini menghadapi minimnya serapan pasar. Jika insentif di sektor ini tidak segera dan secara khusus diberikan, maka mereka berpotensi menambah jumlah penduduk kemiskinan.

"Sektor pertanian saat ini masih menjadi penyerap tenaga kerja terbanyak hingga 34,58 juta orang atau 27,3 persen tenaga kerja nasional per Agustus 2019," katanya.

Selain itu, kebijakan tersebut juga akan membantu pemerintah mengamankan ketersediaan stok pangan nasional khususnya selama masa pandemi COVID-19.

Kelima, meningkatnya intervensi pemerintah untuk mengatasi pandemi ini akan berdampak pada peningkatan anggaran belanja pemerintah.

Meskipun terdapat ruang untuk memperlebar defisit, kata Ishak, pemerintah dapat mengoptimalkan realokasi anggaran yang telah disusun dan menerapkan beberapa kebijakan alternatif. Seperti realokasi sebagian anggaran belanja modal dan belanja barang dalam APBN, realokasi anggaran penanganan COVID-19 yang semulai untuk mendukung program pemulihan ekonomi nasional yang belum jelas rinciannya.

Serta realokasi anggaran program kartu prakerja yang digunakan untuk membayar program pelatihan senilai Rp5,56 triliun yang tidak relevan dengan kebutuhan masyarakat saat ini. Apalagi, banyak materi yang ditawarkan dapat diperoleh secara gratis di internet.

"Dengan demikian, dana tersebut dapat dialokasikan untuk memberikan bantuan sosial yang lebih dibutuhkan penduduk miskin dah hampir miskin, khususnya dalam bentuk penyediaan kebutuhan pokok," ucapnya.
 

Tag: kemiskinan

Bagikan: