Semangat Bantaeng Keluar dari Daerah Tertinggal

Tim Editor

Bupati Bantaeng, Nurdin Abdullah. (Leo/era.id)

Bantaeng, era.id- Menjadi daerah dengan anggaran pendapatan dan belanja daerah yang kecil di bawah Rp300 miliar merupakan tantangan tersendiri. Dengan anggaran yang tidak terlalu besar, para kepala daerah tetap bisa berlomba dalam memperbaiki daerahnya masing-masing. Salah satu kota yang berhasil dalam memperbaiki daerahnya dengan anggaran yang minim adalah Kabupaten Bantaeng di Sulawesi Selatan.

Kabupaten yang memiliki luas 395,83 km2, atau hanya 0,63% dari luas Sulawesi itu masuk dalam daftar 199 Kabupaten tertinggal di Indonesia. Dapat dibayangkan bagaimana bentuk kabupaten tertinggal di urutan 199 itu. 

Perlahan tapi pasti, ketertinggalan ini berusaha diubah oleh Bupati Bantaeng, Nurdin Abdullah. Nurdin yang pernah mengenyam pendidikan di Negeri Sakura, berusaha mengembalikan kepercayaan pemerintah pusat terhadap Kabupaten Bantaeng. 

Sebagai langkah awal sejumlah pembangunan infrastruktur digalakkan, mulai dari membangun akses jalan dan memperbaiki kawasan yang rawan banjir. Tujuannya, agar menarik hati pemerintah pusat dan menggali potensi warga.

"Yang harus kita bangun pertama adalah bagaimana membangun kepercayaan pemerintah dulu masyarakat dan publik," kata Nurdin di Rumah Jabatan, Bantaeng, Sulawesi Selatan, Senin (5/2/2018). 

Selama 10 tahun menjabat sebagai Bupati Bantaeng, Nurdin melakukan banyak pembangunan, seperti membentuk Badan Siaga Bencana lengkap dengan tim pemadam kebakaran, revitalisasi Pantai Seruni, Pembangunan RSUD Anwar Makkatu sebagai gedung tertinggi di Bantaeng, hingga rumah makan seafood 'Aroma Laut'. 

Namun Nurdin mengakui, dalam pembangunan sejumlah fasilitas tersebut, pemerintah daerah Bantaeng masih bergantung terhadap bantuan CSR dan Pusat.

"Kita berkeyakinan bahwa kita tidak hanya bertumpu pada APBD tapi juga banyak lagi sumber-sumber pembiayaan yang ada di luar termasuk bantuan provinsi, bantuan dari pusat dan ada lagi keterlibatan swasta," ucapnya. 

Selain itu, cara lain yang digunakan Nurudin dalam membawa Bantaeng melonjak dari posisi yang 199, dengan mendidik jajaran Satuan Kerja Perangkat Daerah-nya.

Dalam melakukan pendidikan, Nurdin rutin mengirim jajarannya ke daerah-darrah untuk belajar. Misalnya, mengirim utusan ke Jawa Tengah hanya untuk belajar memproduksi buah Naga, ataupun mengirim orang ke Makassar hanya untuk belajar membuat kue pisang. 

"SDA yang mengelola Kabupaten Bantaeng ini kita coba lakukan peningkatan kapasitas," kata 

Selain mendidik bawahannya, Nurdin juga rajin berpesan agar penggunaan APBD harus efiensi dan menghasilkan. 

"Setiap satu rupiah saja yang keluar harus memberi manfaat, lupakan tentang apa yang kita dapat," ucapnya. 

"Saya tekankan bahwa kita harus merubah pola pikir kita bahwa APBD ini harus dihabiskan, jadi APBD ini harus menghasilkan, mindset ini yang harus kita bangun," tutup Nurudin. 

Diketahui, 10 tahun menjabat Nurudin telah berhasil meningkatkan Pendapatan Asli Daerah, Pendapatan penduduk per kapita dan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah dan menekan angka kemiskinan. Adapun data tersebut sebagai berikut. 

Data Perkembangan APBD Kab. Bantaeng sejak 2009-2015
(Sumber DPPKAD 2016):
Tahun 2009: Rp 393,89 miliar
Tahun 2010: Rp 422,81 miliar
Tahun 2011: Rp 503,33 miliar
Tahun 2012: Rp 495,48 miliar
Tahun 2013: Rp 611,97 miliar
Tahun 2014: Rp 660,43 miliar
Tahun 2015: Rp 826,18 miliar
 
Data Perkembangan PAD Kab. Bantaeng 2009-2015
(Sumber DPPKAD 2016):
Tahun 2009: Rp 14,69 miliar
Tahun 2010: Rp 16,4 miliar
Tahun 2011: Rp 21,6 miliar
Tahun 2012: Rp 23,53 miliar
Tahun 2013: Rp 30,56 miliar
Tahun 2014: Rp 45,37 miliar
Tahun 2015: Rp 54,91 miliar
 
Data PDRB Per Kapita Penduduk 2008-2015
(Sumber BPS dan Bidang Statistik Bappeda 2015):
Tahun 2008: Rp 5,5 juta
Tahun 2009: Rp 8,7 juta
Tahun 2010: Rp 10,3 juta
Tahun 2011: Rp 12,2 juta
Tahun 2012: Rp 14,1 juta
Tahun 2013: Rp 16,2 juta
Tahun 2014: Rp 18,4 juta
Tahun 2015: Rp 27 juta
 
Data Perkembangan Penduduk Miskin 2008-2015
(Sumber BPS dan Bidang Statistik Bappeda 2015):
Tahun 2008: 12,12%
Tahun 2009: 9,96%
Tahun 2010: 9,25%
Tahun 2011: 9,21%
Tahun 2012: 7,57%
Tahun 2013: 7,91%
Tahun 2014: 6,5%
Tahun 2015: 5,89%

Tag: pilkada 2018 eranusantara

Bagikan: