Tim Editor
Hingga saat ini, pemerintah provinsi dan perusahaan penyalur masih melakukan penyaluran tahap pertama yang semula ditargetkan sebelum Lebaran. Ada banyak hambatan penyaluran bansos ini, seperti disampaikan Asisten Administrasi Setda Provinsi Jabar Dudi Sudradjat Abdurachim.
Beberapa kendala antara lain kurangnya komoditas yang menjadi bagian dalam bansos. Misalnya di Kota Cirebon yang mengalami kekurangan komoditas telur. Kekurangan telur terjadi pascalebaran.
Kendala lainnya, kata Dudi, Bulog yang merupakan perusahaan BUMN penyalur bansos, mengalami kekurangan stok sarden. “Satu saja kekurangan komoditas kita terhambat penyaluran,” kata Dudi, dalam keterangan persnya, Selasa (17/6).
Kekurangan sarden yang dialami Bulog otomatis memperpanjang waktu penyaluran ke lokasi. Daerah yang terimbas di antaranya Tasikmalaya, Garut, Bogor, Sukabumi. Daerah-daerah ini akhirnya meminta peranjangan waktu penyaluran.
Sehingga daerah-daerah tersebut yang seharusnya selesai penyaluran tanggal 15 Juni, harus molor menjadi tanggal 16 Juni sampai 18 Juni. Rencananya tanggal 19 Juni data penyaluran bansos tahap pertama sudah selesai direkapitulasi. Sehingga bisa diketahui realisasi rielnya di lapangan.
Soal data juga menjadi masalah. Data penerima bansos terdiri dari Keluarga Rumah Tangga Sasaran (KRTS) Data Terpadu Kesejahteraan Sosial (DTKS) dan KRTS non-DTKS. Dudi bilang, data sementara penerima bansos DTKS 445.339 dan non-DTKS 1.467.375.
Menurut Dudi, pihaknya sudah mengusulkan agar pemerintah pusat melalui Kementerian Sosial menangani penerima bansos DTKS. Sehingga provinsi bisa fokus menangani data non-DTKS. Namun hingga saat ini Kemensos belum membuat keputusan.
Masalah lainnya, kata Dudi, situasi di lapangan sangat dinamis. Mulai dari adanya penerima bansos ganda, ada juga warga yang menginginkan penyaluran bansos untuk DTKS dan non-DTKS disalurkan bersamaan, sehingga tidak terjadi kecemburuan.
Usai penyaluran tahap pertama, Pemprov Jabar kembali akan menyalurkan bansos tahap kedua. Pemprov Jabar menjanjikan penyaluran tahap kedua ini akan lebih akurat.
Kepala Dinas Sosial (Dinsos) Provinsi Jabar Dodo Suhendar mengatakan, dalam penyaluran bansos tahap II, data harus benar-benar bersih, sehingga tidak ada warga yang menerima bantuan lebih dari satu.
"Di samping datanya jelas, alamatnya lengkap, kemudian NIK tidak ganda, yang penting dia (penerima) tidak menerima bantuan yang lain," kata Dodo.
Bansos provinsi senilai Rp500.000 merupakan salah satu dari delapan pintu bantuan bagi warga terdampak pandemi. Selain bansos provinsi, ada Kartu PKH, Kartu Sembako, bansos presiden untuk perantau di Jabodetabek, Dana Desa, Kartu Prakerja, bantuan tunai Kementerian Sosial, dan bansos kabupaten/kota.
