Tim Editor
"Apakah itu komunitas, kelompok masyarakat lain, semuanya harus terkolaborasi dalam satu semangat gotong royong," ujar Kepala Staf Kepresidenan (KSP) Moeldoko dalam webinar bertajuk 'Sinergi Gerak Masyarakat Menghadapi Dampak Adaptasi Kebiasaan Baru', Selasa (23/6/2020).
Pertama, kata Moeldoko, setelah pemerintah menciptakan protokol kesehatan dan berbagai macam kebijakan. Maka, sekarang saatnya memastikan setiap sektor usaha, seperti restoran, mal, perusahaan, dan pabrik itu membuat protokol kesehatannya masing-masing dan tersusun dengan baik.
Kedua, pemerintah akan mengambil kebijakan berdasarkan hasil kajian dari akademisi. "Kami mendengarkan kajian berbagai perguruan tinggi, juga salah satu menjadi pertimbangan pemerintah dalam mengambil kebijakan," kata Moeldoko.
Ketiga adalah peran media. Moeldoko menegaskan, media massa melakukan amplifikasi (perluasan) terkait kebijakan pemerintah. Hal ini untuk menekan berita bohong atau hoaks yang terjadi di tengah pandemi.
Selanjutnya, memastikan setiap dunia usaha sudah menjalani protokol kesehatan seperti yang diwajibkan oleh pemerintah dan ditaati oleh seluruh karyawan dengan baik. Begitu juga dengan peranan komunitas untuk mendorong perubahan perilaku pada level individu melalui penciptaan norma sosial berbasis komunitas, agar protokol kesehatah di level masyarakat bisa dilakukan dengan lebih kolektif.
"Kerja penanganan COVID-19 ini tidak bisa hanya diselesaikan oleh pemerintah, tapi justru bagaimana kita membangun kekuatan bersama, membangun semangat bersama dari berbagai lini agar COVID segera diberesin," papar Moeldoko.
Kemudian, pemerintah juga memberikan insentif untuk UMKM berupa insentif pajak, restrukturisasi kredit, pemberian kredit modal kerja baru, subsidi bunga, dan penjaminan kredit. Hal ini, menurut Moeldoko, untuk menekan jumlah pengangguran akibat PHK.
Sedangkan dari sektor keuangan, Moeldoko memaparkan, bahwa pemerintah menyiapkan total anggaran di bidang kesehatan ada Rp 87,5 triliun kemudian dana Bansos Rp 203,9 triliun, dan lain-lain.
"Untuk keuangan, seperti pembiayaan UMKM dan korporasi Rp168,3 triliun," ucapnya.
