Pengakuan Dokter Soal Bisnis Rapid Test COVID-19

Tim Editor

Rapid test (Dok. Humas Jabar)

Jakarta, era.id - Maraknya kebutuhan akan tes cepat (rapid test) membuat banyak pihak bertanya-tanya.

Contohnya, berbagai maskapai penerbangan memberikan promo rapid test kepada calon penumpang sebagai syarat dari Kemenkes dan Kemenhub. Harga bervariasi berkisar antara Rp85.000-Rp150.000.


Promo Rapid Test dari Maskapai (Dok. Twitter)

Melihat kenyataan ini, dugaan berbagi untung tak pelak dialamatkan bagi keduanya. Tenaga kesehatan dapay laba di alat tes kesehatan, sementara maskapai tentu saja dapat cuan dari tiket.

Apakah tak ada harga pasti dan seragam untuk tes COVID-19baik di rumah sakit maupun maskapai demi mempermudah masyarakat melakukan sesuatu seperti ke tempat tertentu misalnya?

Fenomena ini ditentang anggota Ombudsman yang kerap memperhatikan kebijakan maskapai tanah air, Alvin Lie. Katanya, cuma Indonesia yang memberlakukan persyaratan tersebut, padahal negara-negara lain tak melakukannya.

Di luar Indonesia, para pelancong domestik hanya dituntut untuk menggunakan protokol standar kesehatan seperti memakai masker, jaga jarak, serta pengukuran suhu tubuh. Tes hanya dilakukan untuk calon penumpang yang menunjukkan gejala.

“Di negara-negara lain, rapid [test] maupun PCR [polymerase chain reaction] hanya untuk orang yang menunjukkan gejala. Ketersediaan alat tes diutamakan untuk mereka, tidak dibisniskan seperti di sini,” ujarnya, Kamis (2/7/2020) dikutip dari Bisnis.com.

Di Jakarta, calon penumpang pesawat terbang yang melalui Bandara Soekarno-Hatta bisa menjalani rapid test di Soewarna Business Park dan tersedia Drive Thru Rapid Test yang dilakukan Laboratorium Klinik Berlian yang didukung oleh Realy Tech.

Kelebihan Drive Thru Rapid Test, menurut dr Zulfikar sebagai penanggung jawab menuturkan, penumpang tidak perlu turun dari kendaraan dan hasilnya cepat keluar. Harganya sendiri dipatok Rp199 ribu.

Jika hasil tes calon penumpang reaktif, pihaknya akan merujuk ke rumah sakit. Bila hasilnya negatif, surat lulus rapid test bisa digunakan  untuk bepergian dengan pesawat terbang.

Soal fenomena di atas, seorang dokter dari salah satu rumah sakit di Indramayu, sebut saja namanya dr X mengakui memang ada bisnis kesehatan di dalamnya. Ia menganggap, RS wajar melakukannya. Apa alasannya?

"Di era pandemi covid ini, angka kunjungan pasien ke RS berkurang drastis, ditambah biaya operasional yang meningkat (untuk tambahan penyediaan APD, dll)," tulis dr X lewat whatsapp.

Dari alasan itu, untuk membuat rumah sakit bertahan, skreening covid dianggap sebagai peluang yang menggiurkan. "Kecuali pemerintah mau ambil alih semuanya," terangnya. Maksudnya di sini adalah subsidi tes kesehatan untuk masyarakat.

X menambahkan, angka kunjungan pasien ke RS bukanlah hal yang negatif bagi RS. Jangan disalahartikan. Sejauh ini, pihaknya juga sudah berkampanye agar masyarakat menunda datang ke RS kalau tidak ada keadaan darurat.

Jika mengandalkan alat kesehatan saja, mengapa harga yang dilemparkan ke publik bisa naik berkali-kali lipat dari harga modal? dokter tersebut mengaku, rapid test bukan cuma persoalan alat yang dihitung harganya.

Di dalam komponen rapid test, ada nakes Ahli Teknologi Laboratorium Medik (ALTM) terlatih yang dipakai, mereka juga harus pakai Alat Pelindung Diri (APD) lengkap, wajib pula disiapkan ruangan khusus, belum lagi hitung ongkos limbah medis.

"Kalau beli online terus ngecek sendiri sih, itu baru murah."

Ia juga berbicara tentang harga PCR. Katanya, investasi pengadaan alat untuk PCR itu mesti besar. Jika pemerintah atau dari pihak lain tak membantu, RS pasti berpikir untuk menyediakan PCR.

"Bisa bertahan dan gaji karyawan saja sudah syukur-syukur saat ini. Harusnya sih, ini jadi pekerjaan pemerintah. Jangan diswastanisasi," jelasnya.

Sementara itu, Dosen Fakultas Kesehatan Masyarakat Universitas Indonesia (FKM UI) serta pakar epidemiologi, Pandu Riono mengusul agar rapid test dihentikan.

Alasannya tes itu tidak akurat dan hasilnya tak bisa dijadikan acuan kesehatan yang rill untuk mengambil kebijakan atau keputusan untuk masyarakat luas.

"Menurut saya, harus segera. Kalau perlu, besok Senin, rapid test di seluruh Indonesia itu dihentikan," ujar Pandu dalam diskusi 'Jelang Usai PSBB Transisi', Sabtu (4/7) lalu.

"Yang dites itu antibodi. Antibodi itu artinya respons tubuh terhadap adanya virus. Itu terbentuk seminggu atau beberapa hari setelah terinfeksi. Kalau tidak reaktif, bukan berarti tidak terinfeksi. Kalau reaktif, bukan berati bisa infeksius," tambah dosen Fakultas Kesehatan Masyarakat Universitas Indonesia (FKM UI) ini. 

Menurutnya sudah terjadi komersialisasi sebab maraknya orang yang ingin rapid test, apalagi dijadikan syarat untuk bepergian ke luar kota.

"Itu tak berguna," jelas Pandu

Jika dipertahankan, maka menurutnya akan banyak kerugian. "Karena kalau tidak, publik rugi, atau banyak uang negara yang seharusnya bisa meningkatkan kapasitas tim PCR, (malah) hanya untuk membeli (alat) rapid," tuturnya.

Hal senada disampaikan ahli epidemologi dr Panji Hadisoemarto. Menurutnya alat rapid test kebanyakan berbasis antibodi dan dipakai untuk mendeteksi orang terinfeksi COVID.

Sebagai gambaran, tubuh orang yang terinfeksi virus akan mengeluarkan antibodi untuk melawan virus tersebut. Jika orang dipakaikan rapid test, maka yang dideteksi adalah antibodinya, yang menandakan bahwa ada virus dalam tubuh orang yang dites tersebut.

Antibodi sendiri, kata dr Panji, baru diproduksi tubuh ketika sekitar tujuh hari setelah terinfeksi atau sakit. Sehingga akurasi rapid test sangat tergantung pada waktu rapid test dilakukan.

Jika rapid test dilakukan sesudah tujuh hari terinfeksi, maka hasilnya bisa positif. Sebaliknya, jika tes dilakukan sebelum 7 hari terinfeksi, rapid test tidak akan bisa mendeteksinya karena antibodi belum terbentuk.

“Kalau ada orang baru sakit satu hari, antibodinya belum terdeteksi sehingga hasil RDT-nya akan negatif,” katanya, saat dihubungi Era.id, Minggu (5/7).

Untuk mendeteksi virus sejak hari pertama terinfeksi, ia menyarankan, baiknya menggunakan PCR yang hasilnya bisa 100 persen akurat. Sebaliknya, orang yang positif berdasarkan hasil PCR bisa tidak terdeteksi positif oleh hasil rapid test.

“Kalau pasien (PCR) ini diskrining dengan RDT, ada kemungkinan akan lolos dan dianggap tidak sakit,” terang dokter yang menjadi bagian dalam Koalisi Warga untuk LaporCovid-19.

Pemeriksaan dengan rapid test malah dianggapnya bisa jadi pemborosan dalam perang melawan COVID, sementara hasilnya tidak akurat dan bisa merugikan pasien.

Contohnya, orang yang positif berdasarkan rapid test, padahal bisa jadi orang ini tidak sakit, tetapi tetap harus menjalani isolasi mandiri selama 14 hari.

Kendati demikian, rapid test dianggap tidaklah buruk amat. Ia bisa dipakai dalam konteks survei serologis atau untuk diagnosis penyakit oleh tenaga medis.

“Tapi saya rasa memang tidak bermanfaat kalau dipakai untuk skrining seperti sekarang (musim pandemi),” katanya.

Lebih luas, dari hasil rapid test ini terbentuklah data yang tidak akurat, menghasilkan pengendalian tidak tepat sasaran, banyak kasus positif yang terlewatkan, penularan tak terkendali, dan seterusnya.

“Kalau menggunakan rapid test untuk skrining, kita berpotensi melewatkan kasus-kasus positif, karena sensitivitas rapid tidak tinggi. Artinya, kemungkinan false negative cukup besar. Dan sebaliknya, yang positif belum tentu menular (karena kasus yang ditemukan adalah false positive),” terangnya.

Olehnya, Panji lebih merekomendasikan pendeteksian dan pengendalian COVID dengan metode PCR yang hasilnya lebih akurat.

Tag: bisnis tes covid-19

Bagikan: