Menag dan PPP Rapat Soal Optimalisasi Zakat

Tim Editor

Menteri Agama (Menag) Lukman Hakim Saifuddin. (Bagas/era.id)

Jakarta, era.id - Menteri Agama (Menag) Lukman Hakim Saifuddin memenuhi panggilan Fraksi PPP Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) terkait wacana yang dilontarkannya soal 2,5 persen gaji bulanan Pegawai Negeri Sipil (PNS) beragama muslim dipangkas untuk zakat. 

Pertemuan antara Fraksi PPP dan Lukman digelar secara tertutup di Ruang Fraksi PPP lantai 15 Gedung Nusantara I, Senayan, Jakarta, Jumat (9/2/2018). Keluar ruang rapat pukul 14.40 WIB, Lukman mengatakan isi pertemuan perihal optimalisasi zakat di kalangan PNS.

"Jadi intinya saya hadir di Fraksi PPP DPR untuk memenuhi undangan ketua fraksi PPP yang undang saya secara khusus untuk bicarakan banyak hal pada dasarnya antara lain adalah isu terkait belakangan ini menyangkut optimalisasi dana zakat di kalangan ASN," ucap Lukman.

Lukman menjelaskan, kesimpulan rapat berisi manifestasi dana yang terkumpul jika wacana ini ditetapkan. Harapannya dapat menyejahterakan masyarakat. Menurut Lukman, Fraksi PPP DPR dan Kementerian Agama akan terus mengawal wacana ini karena menyangkut persoalan umat.

"Kesimpulannya banyak. Intinya adalah bahwa ini sesungguhnya dalam rangka untuk bagaimana potensi dana umat dalam bentuk zakat ini yang tidak kecil itu betul-betul bisa diaktualisasikan semata-semata untuk kemaslahatan umat. Jadi karenanya fraksi PPP sangat concern melihat ini karena fraksi PPP selalu melihat persoalan keumatan menjadi prioritas utama," kata Lukman.

Sebelumnya, Kementerian Agama mewacanakan adanya pemangkasan gaji PNS sebesar 2,5 persen untuk zakat. Dana yang terkumpul nantinya digunakan untuk kepentingan masyarakat, seperti pembangunan fasilitas umum.

Menurut Menteri Agama Lukman Hakim Saifuddin, pemotongan gaji pernah diterapkan di sejumlah instansi pemerintahan. Katanya, pegawai pemprov dan pemda pernah merasakannya. Selain itu, lingkungan Kemenag juga pernah diterapkan.

Wacana zakat ini juga sempat muncul saat Presiden Joko Widodo menggelar rapat terbatas ekonomi syariah terkait pengelolaan zakat dan wakaf sebagai jalan keluar untuk mengurangi ketimpangan ekonomi.

Tag: zakat ketua dpr ppp

Bagikan: