Tim Editor
Ia menilai banyak komponen masyarakat belum bisa menjalankan norma adaptasi kebiasaan baru dengan baik. Pemerintah juga belum secara tegas mengawal penerapan norma-norma baru di masa Pandemi ini.
"Perlu protokol pencegahan baru karena WHO menyebut COVID-19 sudah bisa menular lewat udara. Protokol yang lama tentu harus berubah. Pemerintah perlu mengencangkan kembali aturan sebab kebijakan pemerintah untuk pencegahan penularan ini semakin tidak jelas setelah kampanye new normal dengan hasil lonjakan kasus rata-rata naik lebih dari 1.000 per hari," papar Mufida dalam keterangannya di Jakarta, Jumat (10/7/2020).
Bca juga: BKKBN: COVID-19 Bisa Lahirkan SDM Tak Berkualitas
Mufida meminta pemerintah untuk terus menyiagakan faskes untuk menampung warga yang teridentifikasi positif. Termasuk menyiapkan tempat-tempat isolasi mandiri bagi yang teridentifikasi positif, namun tidak memerlukan perawatan, dan meningkatkan kerja laboratorium dalam percepatan hasil swab test.
"Semakin banyak ditemukan kasus Orang Tanpa Gejala, sehingga Protokol Kesehatan baru harus segera dibuat, disosialisasikan dan disiplin diterapkan dengan pengawasan ketat,” kata Mufida.
Mufida secara khusus kembali meminta pemerintah melanjutkan dan meningkatkan pemeriksaan dengan rapid test maupun PCR massal untuk mendeteksi Orang Tanpa Gejala (OTG) kemudian melakukan tracing dan melakukan langkah-langkah pencegahan penularan.
"Kami juga mengajak masyarakat agar semakin waspada, tidak euforia dengan pemberlakuan new normal, karena sampai sekarang Pandemi masih di depan mata. Terapkan pola hidup bersih, selalu cuci tangan, memakai masker jika keluar rumah, hindari kerumunan, tidak keluar rumah jika tidak sangat perlu," ungkap Mufida.
Ia juga mengingatkan pemerintah tidak hanya mengumbar sengkarut soal anggaran penanganan COVID-19 yang sangat lamban turun. Ia menunggu realisasi janji-janji kabinet dan Presiden Joko Widodo soal percepatan pencairan anggaran yang jadi evaluasi besar pemerintah. Anggaran harus dijamin tersedia, dicairkan dan benar-benar dialokasikan untuk penanganan COVID-19 secara menyeluruh dari hulu ke hilir.
"Jika sudah menembus 70 ribu kasus dan terus bertambah tidak bisa tidak harus ada ketersediaan anggaran yang cepat dalam penanganan COVID-19 dan tolong juga alokasikan penganggaran untuk penelitian penemuan vaksin COVID-19," ujarnya.
