Tim Editor
Direktur Tindak Pidana Tertentu (Tipiter) Bareskrim Polri, Brigjen Syahardiantono menuturkan, kasusnya telah memasuki tahap pelimpahan barang bukti dan tersangka alias P-21.
"Penyidikan tindak pidana perikanan yang berkasnya telah diangggap lengkap (P21) dan dilimpahkan pada proses penuntutan jaksa penuntut umum (JPU), kasus ini juga ditangani di wilayah Hukum Polda Jambi dan Polda Jawa Timur," kata Brigjen Syahardiantono, Selasa (14/7).
Dalam penangkapan, disita 73.200 ekor benih lobster. Syahar menjelaskan, benih lobster tersebut sebenarnya memiliki izin, namun objek tangkapannya tidak memenuhi syarat yang dimaksud dalam Peraturan Menteri, dan melanggar ketentuan undang-undang.
Sehingga dengan adanya ketentuan Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan RI 12/PERMEN-KP/2020 Tentang Pengelolaan Lobster, Kepiting, dan Rajungan, untuk itu, dalam hal ini, kepolisian tetap memiliki wewenang dalam penanganan tindak pidana perikanan khususnya pelanggaran terhadap pembudidayaan dan ekspor benih lobster.
Tersangka, kemudian dikenakan Pasal 92 dan/atau Pasal 88 Jo Pasal 16 ayat (1) Undang-Undang (UU) Nomor 31 Tahun 2004 tentang Perikanan dengan ancaman pidana kurungan maksimal delapan tahun dan denda Rp1,5 miliar.
Di sisi lain, Syahar mengatakan, 44 ribu benih lobster sitaan telah dilepas di Laut Carita, Banten. Sementara itu, 30 ribu benih lobster dijadikan riset Kementerian Kelautan dan Perikanan, serta 200 benih lobster akan jadi barang bukti di pengadilan.
