'Jejak' Djoko Tjandra di Trunojoyo

Tim Editor

Djoko Tjandra (Dok. twitter)

Jakarta, era.id - Keberadaan Buronan kasus Cessie Bank Bali, Joko Tjandra alias Djoko Tjandra belum terendus aparat penegak hukum di Indonesia setelah ia mengajukan Peninjauan Kembali (PK) kasusnya di Pengadilan Negeri (PN) Jakarta Selatan pada 8 Juni lalu.

Setelah gempar soal pengurusan e-KTP sehari jadi sebagai syarat pengajuan PK, kini publik digemparkan dengan isu keterlibatan oknum polisi dalam melindungi Joko Tjandra dalam pelariannya selama berada di Indonesia dalam rentang waktu sebulanan ini. 

Seperti diketahui, Joko Tjandra adalah buronan pemerintah Indonesia yang sempat kabur ke Papua Nugini, dan dikabarkan mendapatkan kewarganegaraan di negara yang berbatasan langsung dengan Papua itu.


Pekan ini, publik digegerkan dengan beredarnya surat jalan untuk Joko Tjandra dari oknum sebuah instansi. Dalam surat jalan tersebut tertulis Joko Soegiarto Tjandra sebagai Konsultan dan melakukan perjalanan dari Jakarta ke Pontianak dengan keberangkatan tanggal 19 Juni 2020 dan kembali tanggal 22 Juni 2020 . Angkutan yang dipakai adalah Pesawat. 

"Foto tersebut belum dapat dipastikan asli atau palsu, namun Kami dapat memastikan sumbernya adalah kredibel dan dapat dapat dipercaya serta Kami berani mempertanggungjawabkan alurnya," jelas Koordinator Masyarakat Antikorupsi Indonesia (MAKI) Boyamin Saiman, Senin (13/7/2020).


Surat Jalan Djoko Tjandra (Dok. MAKI)

Belakangan diketahui, surat tersebut dikeluarkan oleh Biro Koordinator dan Pengawasan (Biro Korwas) PPNS Mabes Polri. Hal tersebut diungkap oleh Indonesia Police Watch (IPW). Mabes Polri bertindak cepat, dalam hitungan jam, Kapolri Jenderal Pol Idham Azis resmi mencopot Brigjen Pol Prasetijo Utomo dari jabatannya sebagai Karo Korwas PPNS Bareskrim Polri. "Mutasi dilakukan dalam rangka pemeriksaan," kata Jenderal Idham, Rabu (15/7/2020).

Brigjen Pol Prasetijo memang oknum yang menandatangani surat itu. Pemeriksaan internal yang dilakukan secara maraton sejak pagi oleh Divisi Profesi dan Pengamanan (Propam) Polri, disimpulkan bahwa Brigjen Prasetijo Utomo atas inisiatifnya sendiri dan tanpa seizin pimpinan mengeluarkan surat jalan bagi terdakwa kasus hak tagih Bank Bali itu.

“Jadi dalam pemberian atau pembuatan surat jalan tersebut, Kepala Biro tersebut (Brigjen Prasetijo Utomo) adalah inisiatif sendiri. Dan tidak izin sama pimpinan,” jelas Kadiv Humas Mabes Polri, Brigjen Pol Argo Yuwono.

Setelah surat jalan, muncul lagi surat penyampaian penghapusan Interpol Red Notice Joko Tjandra kepada Dirjen Imigrasi. Surat bernomor B/186/V/2020/NCB.Div.HI tertanggal 5 Mei 2020, itu berasal dari NCB Interpol Indonesia.

"Tragisnya, salah satu dasar pencabutan red notice itu adalah adanya surat Anna Boentaran tanggal 16 April 2020 kepada NCB Interpol Indonesia yang meminta pencabutan red notice atas nama Joko Tjandra. Surat itu dikirim Anna Boentaran 12 hari setelah Brigjen Nugroho duduk sebagai Sekretaris NCB Interpol Indonesia," ujar Ketua Presidium Indonesia Police Watch (IPW), Neta S Pane, Kamis (16/7).


Surat penyampaian penghapusan Interpol Red Notice Joko Tjandra (Dok. IPW)

IPW menduga ada persekongkolan jahat dari sejumlah oknum pejabat untuk melindungi Joko Tjandra. Menurut Neta, jika Mabes Polri mengatakan pemberian Surat Jalan pada Joko Tjandra itu adalah inisiatif Brigjen Prasetyo, cukup meragukan. 

Terbaru, beredar lagi Surat Keterangan Pemeriksaan COVID-19 dari Pusat Kedokteran dan Kesehatan (Pusdokkes) Polri.

Dalam surat tersebut tercantum pekerjaan Joko Tjandra sebagai Konsultan Biro Korwas PPNS. "Sangat ironis seorang buronan yang paling dicari bangsa Indonesia bukannya ditangkap Bareskrim Polri tapi malah dijadikan konsultan," ujar Ketua Presidium Ind Police Watch, Neta S Pane, Jumat (17/72020).

Dalam surat bernomor Sket Covid - 19/1561/VI/2020/Setkes yang dikeluarkan tanggal 19 Juni 2020, juga tercantum alamat kantor Joko Tjandra di Gedung Bareskrim Jalan Turonojoyo No. 3 Kebayoran Baru Jakarta Selatan.

Soal Surat Keterangan Pemeriksaan COVID-19, Argo mengatakan pembuatan surat itu juga melibatkan Brigadir Jenderal Polisi Prasetijo Utomo.


Surat Keterangan Bebas COVID-19 Djoko Tjandra (Dok. IPW)

Informasi itu diperoleh setelah dokter yang melaksanakan uji cepat terhadap Djoko Tjandra diperiksa penyidik Divisi Propam Kepolisian Indonesia.

"Memang benar, setelah dokter diperiksa Propam, (kronologinya) dokter itu dipanggil oleh Brigjen PU dan di ruangannya sudah ada dua orang yang tidak dikenal dokter ini. Lalu dilaksanakan uji cepat dan hasilnya negatif dan dimintakan surat keterangannya," kata Yuwono, di Jakarta, Kamis kemarin.

Kini Joko Tjandra dikabarkan sudah kabur ke Malaysia dengan menumpang pesawat jet pribadi dari Bandara Halim Perdana Kusuma, Jakarta.

Sebelumnya, Kabareskrim Polri Komjen Listyo Sigit Prabowo sudah meminta agar Divisi Propam mengusut tuntas kasus surat jalan Joko Tjandra yang diduga dikeluarkan oleh Biro Korwas PPNS Bareskrim, termasuk oknum polisi yang terlibat.

"Kalau memang terbukti saya akan lakukan tindakan tegas terhadap oknum-oknum yang terlibat," katanya kepada wartawan, Rabu (15/7).

Masih menjadi misteri, apakah Joko Tjandra mengontak langsung para perwira tinggi di 'Trunojoyo', atau ada peran perantara yang mengatur penerbitan surat-surat yang mencoreng institusi penegak hukum tersebut. Pihak pengacara Joko Tjandra belum bersedia memberikan tanggapan.
 

Tag: djoko tjandra

Bagikan: