Idrus mengatakan ada beberapa kader Golkar yang menginginkan pucuk kepimimpinan partai berlambang pohon beringin itu diganti.
"Saya punya keyakinan, kalau ada, itu cuma satu, dua orang, tapi pendekatan kami kan secara institusional," kata Idrus, di acara topping off pembangunan Gedung Panca Bakti, Jalan Anggrek Neli, Slipi, Jakarta Barat, Minggu (12/11/2017).
Menurut Idrus, penetapan tersangka terhadap Novanto tidak akan mengganggu internal partai Golkar. Alasannya, pengurus di daerah maupun di pusat satu suara mendukung Novanto.
"Saya ditelepon oleh sebagian besar Dewan Perwakilan Daerah (DPD) yang mengatakan akan mendukung kepemimpinan yang ada, dan tetap solid. Nah, kekuatan Golkar ada pada solidaritas itu," ujar Idrus.
Oleh karena itu, kata Idrus, Munaslub tidak perlu digelar meski Novanto terjerat kasus korupsi.
"Jadi rapat pleno bukan suatu keharusan, kami berharap ini berjalan sesuai dengan mekanisme yang ada," ucap Idrus.
Novanto kembali ditetapkan sebagai tersangka kasus korupsi proyek e-KTP. Penetapan tersangka dilakukan setelah status tersangka Ketua DPR RI itu gugur karena menang gugatan praperadilan terhadap KPK.
KPK menetapkan Novanto sebagai tersangka karena diduga menyalahgunakan wewenang atau mencari keuntungan untuk pribadi atau kelompoknya.
Dari total anggaran eKTP Rp5,9 triliun, nilai kerugian negaranya ditaksir Rp2,3 triliun.