Sekjen PDIP Hasto Kristiyanto mengatakan, PDIP akan mematangkan hal strategis terkait Pemilu 2019 pada Rapat Kerja Nasional (Rakernas) ketiga partainya.
"Melalui Rakernas ketiga pada 23 sampai 25 Februari, kami akan membahas hal-hal strategis terkait Pemilu serentak 2019," tuturnya, dalam acara jumpa pers, di Hotel Grand Mercure Harmoni, Jakarta, Sabtu (17/2/2018).
Kemudian, lanjut Hasto, Kongres PDIP sudah memberi mandat kepada Megawati selaku ketua umum untuk membahas figur calon presiden dan wakil presiden yang diusung PDIP bersama partai koalisi.
"Bagi kami, kepemimpinan nasional profesional dan wakil presiden merupakan kesatuan kepemimpinan sehingga siapa nama-nama termasuk pendamping Jokowi tentu harus dibahas bersama dengan partai politik yang akan mengusung Jokowi juga," terangnya.
Menurut Hasto, partai politik pendukung pemerintah saat ini tengah berkonsolidasi secara internal terkait dukungan kepada Jokowi pada Pilpres 2019.
"Komunikasi politik akan kami lakukan setelah verifikasi partai politik dalam kaitannya untuk meningkatkan efektivitas dukungan kami kepada pemerintahan Jokowi," lanjutnya.
Calon Pasangan Jokowi di Pilpres 2019
Salah satu partai yang telah mendeklarasikan calon wakil presiden pendamping Jokowi di Pilpres 2019 adalah Muhaimin Iskandar atau Cak Imin, yang diusung oleh Partai Kebangkitan Bangsa (PKB).
Menanggapi hal tersebut, Hasto menilai apa yang dilakukan oleh PKB merupakan suatu kewajaran mengingat Cak Imin merupakan ketua partai berlambang bola dunia itu.
"Ya wajar ketua umum dicalonkan oleh partai politiknya masing-masing, PDIP juga berproses untuk menyiapkan kaderisasi kepemimpinan di internal partai tapi segala sesuatunya kita serahkan kepada rakyat mengingat rakyat sebagai agen tertinggi," tuturnya.
Sosok yang Diinginkan Megawati
PDIP sudah pasti akan mendukung kader terbaiknya yaitu Presiden Jokowi untuk ikut berkontestasi pada Pilpres 2019. Namun menurut Hasto, sosok yang diinginkan ketua umumnya, Megawati, untuk mendampingi Jokowi adalah yang mampu membangun komitmen kerakyatan.
"Namun sekali lagi terkait dengan pasangan calon presiden dan wakil presiden akan disampaikan di momen yang tepat dan itu jadi kewenangan Bu Mega. Tapi kami terus mencermati bahwa tradisi yang dibangun Megawati selalu memberi kesempatan kepada kepala daerah termasuk kepada presiden yang mampu membangun komitmen kerakyatan," pungkasnya.
