Tim Editor
"Kita sudah jawab, salah satunya kita menganggap dewan pengawasan itu bahkan tidak akan memperbaiki tata kerja di KPK karena sekarang itu pengawasan internal di KPK ada penasihat juga. Itu sangat zero toleran terhadap kesalahan-kesalahan yang dilakukan pejabat KPK," kata Laode di kantor Transparancy International, di Jalan Amil, Jakarta Selatan, Minggu (18/2/2018).
Menurut Laode, rekomendasi DPR dinilainya sangat tidak masuk akal dan terkesan tidak ada toleransi terhadap KPK. Dia bahkan menyentil beberapa rekomendasi yang dikeluarkan telah dikeluarkan KPK, namun tidak semuanya dijalankan.
"Misalnya itu soal rekomendasi KPK dari dulu itu tentang satu peta, untuk SDA itu baik submit dan itu melibatkan kementerian lingkungan hidup dan kehutanan, kementerian pertanian, agraria dan tara ruang plus beberapa kementerian teknis lainnya itu pun agak susah di-push dari zamannya SBY sampai hari ini," jelas Laode.
"Jadi memang banyak rekomendasi KPK itu, tapi tidak dilaksanakan. Kita juga enggak punya kekuasaan untuk itu," imbuhnya.
Baca Juga: Rekomendasi Pansus, KPK Diminta Bentuk Lembaga Pengawas
Lebih lanjut Laode menambahkan, jika pemerintah dan parlemen ingin meningkatkan Corruption Perception Index (CPI) atau indeks persepsi korupsi. Rekomendasi KPK harus dapat diikuti.
"Padahal sebenarnya kalau mau meningkatkan coruption perceptions index skornya tinggi itu, ya setiap rekomendasi itu harus dijalankan oleh pemerintah dan parlemen," tutupnya.
