“Enggak ada menyingkirkan. Semua masih menjabat di situ. Ini penyegaran untuk menghadapi agar ke depan lebih bagus,” ujar Herry, usai menyerahkan surat, di Gedung Nusantara III, Komplek Parlemen, Senayan, Jakarta, Kamis (22/2/2018).
Herry menyebut, mereka yang dirotasi dari jabatannya masih menjadi kader dari Partai Hanura.
"Ini semua mereka sudah paham lah kan dilakukan untuk kemajuan kita bersama. Ya mereka masih tetap (tidak dipecat)," lanjutnya
Herry kembali menegaskan, meski sempat mengalami konflik internal di dalam tubuh kepartaian. Namun, hal itu tidak menyebabkan perselisihan.
"Enggak ada kubu-kubuan. Ya kalau sudah insaf mau balik silakan," jelasnya.
Masih Bersengketa di PTUN
Dihubungi terpisah, Wasekjen Hanura kubu Dariyatmo, Dadang Rusdiana mengatakan, surat perubahan pimpinan Fraksi dan AKD tidak bisa ditindaklanjuti oleh Pimpinan DPR. Sebab, Hanura masih berkonflik.
"Silahkan (rotasi). Tetapi karena Hanura sedang berkonflik dan kita sedang melakukan gugatan melalui PTUN (No Perkara : 24/G/2018) tanggal 22 Januari 2018, tentunya Pimpinan DPR tidak bisa menindaklanjutinya,” ujar Dadang, saat dikonfirmasi era.id.
Menurut Dadang, perubahan itu harus diumumkan di Paripurna, tidak bisa diterima begitu saja. Dadang menyebut perubahan itu harus menunggu hasil putusan PTUN.
“Kubu Manhattan kan berbekal SK Menkumham yang kita anggap bermasalah dan sedang kita gugat. Pergantian ini sudah mereka rencanakan sejak lama. Mungkin karena DPR sedang reses, maka mereka anggap ini saat yang tepat, karena kita sedang kegiatan di dapil," tuturnya.
