Tim Editor
Pasalnya, Sandi melihat kondisi perekonomian Indonesia yang tak kunjung membaik hingga saat ini ditambah pemindahan lokasi sejumlah lapangan pekerjaan memperburuk keadaan.
"Ke depan ini, gelombang PHK sangat masif sekali. Sudah dipastikan, 2018 (akan) banyak jenis pekerjaan berkaitan dengan retail. Terus, dislokasi dari pada industri-industri perbankan yang sudah memakai teknologi," ujar Sandi di Balai Kota, Gambir, Jakarta Pusat, Senin (13/11/2017).
Sandi menjelaskan, untuk saat ini Pemprov DKI tengah mengupayakan sejumlah cara untuk mengantisipasi kemungkinan PHK besar-besaran di tahun depan.
Salah satu upaya Pemprov adalah penetapan Upah Minimum Provinsi (UMP) 2018 yang berkisar Rp3,6 juta. Langkah tersebut diambil Sandi untuk menjaga kestabilan ekonomi. Orang nomor dua di DKI Jakarta itu lebih memilih memberi fasilitas belanja murah dan transportasi gratis kepada buruh ketimbang harus menaikan UMP.
"Memastikan biaya belanja sehari-hari kepada buruh itu bisa terbantukan dan biaya transportasinya," jelas Sandi.
Pada Jum'at (10/11/2017), Balai Kota Jakarta dikepung oleh massa buruh. Mereka menuntut UMP Jakarta tahun 2018 direvisi karena tidak sesuai dengan keinginan buruh dan menggunakan PP 78 tahun 2015 dalam perumusannya.
Aksi demo itu juga mengkritisi sikap Anies-Sandi yang dinilai ingkar dari janji politiknya.
