Inilah salah satu isu yang dibahas dalam Rapat Koordinasi dan Silahturahmi Nasional antar para kader DPD dan DPC PPP Minggu, (25/2/2018) di Jalan Talang, Jakarta Pusat. Di sini dibicarakan rencana islah dengan kubu Romahurmuziy. Sekjen PPP, Ahmad Dimyati Natakusumah menilai islah menjadi kunci agar PPP tidak alami kerugian lebih besar.
"Makanya kepentingan sekarang ini supaya segera islah. Agar para kontestan yang didukung PPP tidak rugi. Kader-kader pada lari mendukung calon partai lain karena PPP pecah," tutur Dimyati.
Menurut Dimyati, peran Presiden Joko Widodo sangat besar dalam menyatukan PPP. Dimyati berharap Jokowi mau turun tangan untuk menyelesaikan konflik yang sudah berlangsung lebih dari 3 tahun ini. Dimyati menilai bersatunya kembali PPP akan memberi dampak positif untuk Jokowi di Pilpres 2019 nanti.
"Kalau Pak Jokowi ingin didukung PPP, sedangkan PPP sedang terpecah ini akan rugi buat presiden juga. Kami berharap Pak Jokowi mengambil langkah menyatukan kembali PPP," pungkas Dimyati.
PPP mengalami konflik internal setelah Pemilu 2014. Kala itu, partai itu terbelah karena beda dukungan capres. Konflik tersebut masih menyisakan bekas hingga saat ini. Dua kubu ini pun belum akur.
Namun, untuk saat ini PPP kubu Romi yang diakui pemerintah dan diperbolehkan ikut Pemilu 2019. Sebab berdasarkan Surat Keputusan Menteri Hukum dan HAM Nomor M.HH-06.11.01 Tahun 2016, menganggap DPP PPP di bawah kepemimpinan Romahurmuziy yang sah.
Saat pengambilan nomor urut di KPU, PPP diwakili oleh Ketua Umum PPP Romahurmuziy (Romi) dan Sekjen PPP Arsul Sani. Partai berlambang kakbah ini mendapatkan nomor urut 10. Romi mengatakan, nomor ini cukup istimewa, lantaran identik dengan nomor punggung sejumlah topscorer dalam sepak bola baik pemain bola mancanegara maupun lokal.
