Menurut Tjahjo, empat Plt Gubernur itu dibawa ke lembaga antirasuah guna menjalin diskusi dengan sejumlah pimpinan KPK. Diharapkan, setelah pertemuan ini, empat pejabat tadi dapat membangun pemerintahan yang bersih di wilayah tugas masing-masing.
"Kami juga mempersiapkan semua teman-teman di daerah untuk bisa mengundang KPK memberikan hal-hal terkait pencehahan," kata Tjahjo di Gedung KPK, Jalan Kuningan Persada, Setiabudi, Jakarta, pada Senin (26/2/2018)
Wakil Ketua KPK Laode M Syarif menambahkan, diskusi tersebut juga membahas area rawan korupsi di antaranya belanja perjalanan dinas, penyusunan anggaran, pajak bumi, retribusi daerah, penerimaan daerah pengadaan barang dan jasa, jual beli jabatan, belanja hibah dan bantuan sosial. Terkait hal itu, Laode mengimbau pemerintah daerah menguatkan pengawasan internal.
"Beberapa hal dari KPK sendiri yaitu peningkatan pengawasan internal di daerah," lanjutnya.
Selain menyampaikan penguatan internal, Laode mengatakan KPK telah menjalin kerjasama dengan institusi kepolisian untuk menciptakan Pilkada Serentak bersih dari politik uang.
"Kami berharap para Plt ini bisa menjalankan hal itu," pungkasnya.
