Gaji PNS Akan Dirombak

Tim Editor

Sedang memuat podcast...

Menteri Keuangan Sri Mulyani. (Adit/era.id)

Jakarta, era.id - Pemerintah pusat bakal melakukan perubahan struktur gaji pegawai negeri sipil (PNS), termasuk sistem penggajian dan sistem pensiun. Hal itu dilakukan sebagai upaya meningkatkan produktivitas dan kesejahteraan seluruh aparatur sipil negara (ASN).

Pembahasan tersebut dilakukan Menko Polhukam Wiranto saat rapat koordinasi khusus (Rakorsus) tingkat menteri bersama Menteri Keuangan (Menkeu) Sri Mulyani Indrawati dan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (Menpan-RB) Asman Abnur di kantor Kemenko Polhukam, Jalan Medan Merdeka Barat, Jakarta Pusat.

Sri Mulyani mengatakan, langkah itu diambil agar menghasilkan struktur gaji yang lebih adil. Akan tetapi, hal ini masih menjadi kajian bersama Menko Polhukam dan Menpan-RB.

“Masih pada tahap untuk menyampaikan kepada Menko (Polhukam) karena di bawah koordinasi Menko dengan Menpan (RB) dan kepala badan kepegawaian,” ujar Sri Mulyani di kantor Kemenko Polhukam, Jakarta, Selasa (27/2/2018).

Menurut Mulyani, negara telah mengalokasikan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) cukup banyak untuk memfasilitasi gaji dan tunjangan para birokrat. Untuk itu, ke depan bisa disesuaikan dengan kebutuhan.


Menko Polhukam Wiranto. (Adit/era.id)

“Untuk menerapkan apa yang disebut beban terhadap APBN ke depan, sehingga dia bisa betul-betul mencerminkan kebutuhan kita untuk mengembangkan pegawai negeri,” ungkap Sri Mulyani.

Dalam kesempatan yang sama, Wiranto mengatakan bakal membahas hal ini dalam sidang kabinet. Rencana tersebut akan disampaikan pula kepada Presiden Joko Widodo.

“Untuk meramu semua itu menjadi satu rencana, reformasi pemberian pensiun dan tunjangan hari tua ini kita rapatkan di Kemenko Polhukam. Dan hasil rapat ini kita bawa ke sidang kabinet di Istana,” jelas Wiranto.

Tercatat dalam APBN 2017 dari total anggaran yang dibelanjakan sebesar Rp2.080 triliun, belanja pemerintah dalam hal menyangkut belanja pegawai dan operasional mencapai Rp1.315 triliun. Belanja pegawai mencakup 26,1 persen dari total anggaran belanja pemerintah pusat, atau sekitar seperempat dari anggaran dipakai untuk membayar gaji dan tunjangan para birokrat.

Tag: sri mulyani jokowi

Bagikan: