"Saya enggak suka CSR yang berkedok, padahal itu adalah ngiklan. Kalau RPTRA itu CSR tapi gambarnya satu produk sendiri itu bukan CSR, itu mengiklan. Kita secara terang saja kalau mau ngiklan, ya ngiklan," kata Sandi di Balai Kota, Jl Medan Merdeka Selatan, Jakarta, Selasa (6/3/2018). Padahal, semasa kampanye Cagub-Cawagub DKI, Anies-Sandi kerap melontarkan kritikan terhadap penggunaan bantuan CSR.
Orang nomor dua di DKI itu tidak ingin pernyataannya saat kampanye disamaartikan kalau dia menolak bantuan CSR. Menurut Sandi itu merupakan salah satu bentuk hoaks.
"Dan lagi jangan dikait-kaitkan dengan apa yang dikatakan (dulu) karena kemungkinan itu bisa displit (dipotong) menjadi hoaks, jadi kita dulu menyatakan partisipasi itu bagus tapi misalnya CSR ya bilang CSR," ungkap Sandi.
Sandi mengungkapkan, Pemprov DKI kooperaktif dalam memberi bantuan bagi swasta yang ingin memberi CSR. Dengan catatan, bantuan CSR yang diberikan swata tanpa berbalut iklan di dalamnya.
"Mereka bilang mau branding untuk produknya ya silakan kita beri kemudahan dari segi perpajakannya, perizinannya," tambah Sandi.
Sebelumnya, Kepala Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman DKI Jakarta, Agustino Darmawan mengungkapkan alasan diberhentikan pembangunan RPTRA di tahun 2018 karena sulitnya mencari lahan.
"Tahun ini terakhir, karena mencari lahannya susah sekali," kata Agustino.
Dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah DKI Jakarta, tahun ini akan dibangun 47 RPTRA, di mana 40 di antaranya berada di suku dinas, 5 di Jakarta Pusat dan 2 di Kepulauan Seribu.
