Dalam sambutannya, Wiranto mengatakan, konflik yang marak terjadi belakangan ini salah satunya karena mendekati kontestasi politik. Dalam waktu dekat ini, Indonesia akan menghadapi Pilkada 2018 dan Pemilu 2019.
“Konflik yang muncul karena kita menyelenggarakan pemilihan umum baik pilkada, pileg, maupun pilpres,” ujar Wiranto, Rabu (7/3/2018).
Salah satu konflik yang mencuat ke publik, kata Wiranto, yakni politik identitas, seperti suku dan bendera politik. Wiranto menerangkan, masalah in seharusnya tidak menjadi konflik, mengingat pemilu merupakan kontestasi kompetisi untuk memilih calon terbaik untuk mengemban tanggung jawab sebagai pemimpin untuk menyejahterakan bangsa.
Pendiri Partai Hanura itu berharap, tidak ada kampanye hitam dan money politic menyambut tahun politik tadi. Karenanya, Wiranto meminta pejabat daerah yang memiliki wewenang dapat bersatu padu memberantas konflik agar Indonesia tetap aman.
“Forum komunikasi Pimpinan Daerah, ini harus dihidupkan dan benar-benar hidup, benar-benar dilaksanakan, karena kuncinya di situ,” kata dia.
Wiranto juga menyampaikan amanat Presiden Jokowi kepada menteri Kabinet Kerja untuk menumbuhkan pandangan positif di masyarakat dalam pelaksanaan Pilkada Serentak Juni mendatang.
"Kita semua diingatkan jangan sampai tahun politik ini menyebabkan trauma di masyarakat, seakan-akan tahun politik itu mesti ada konflik," jelas dia.
Rakornas ini dihadiri seluruh sekretaris daerah (Sekda) tingkat kota, kabupaten hingga provinsi. Mantan Panglima TNI itu ingin mengajak agar pemerintah daerah ikut berkontribusi dalam membangun persepsi positif di masyarakat terkait pilkada.
(Infografis/era.id. Sumber: Bawaslu)
(Infografis/era.id. Sumber: Bawaslu)
