Rencana pemindahan dan penebangan pohon ini merupakan dampak dari penataan jalan dan trotoar di kawasan tersebut. Pemprov DKI Jakarta ingin memindahkan pohon-pohon tersebut ke Waduk Pluit.
"Kita saya sudah mengingatkan Dinas Kehutanan dan dinas terkait untuk merangkul komunitas untuk diajak bicara dan masukan, di antaranya Walhi dan Koalisi Pejalan Kaki sangat sangat penting," kata Wakil Gubernur DKI Jakarta Sandiaga Uno di Balai Kota, Gambir, Jakarta Pusat, Kamis (8/3/2018).
Proses penebangan pohon ini, kata Sandi, juga sudah berkoordinasi dengan pihak kepolisian. Dia mengatakan, pantauan polisi, banyak pohon sudah tua dan rapuh di Sudirman-Thamrin dan dikhawatirkan bisa menimbulkan bahaya bagi pengguna jalan. Karenanya, pohon-pohon itu perlu ditebang dan dipindahkan.
"Saya mendapat masukan dari Kabareskrim. Mereka lihat bahwa pohon-pohon yang sudah rapuh itu malah justru menimbulkan bahaya bagi penghuna jalan. Jadi, yang bisa kita pindahkan, kita pindahkan. Yang sudah tidak layak lagi, ya memang harus ditebang," ujarnya.
.jpeg)
Infografis trotoar Sudirman-Thamrin (Infografis: istimewa)
Tuai kritikan
Pendiri Koalisi Pejalan Kaki, Ahmad Safrudin menolak kebijakan penebangan pohon yang menjadi peneduh pejalan kaki di Jalan Sudirman-Thamrin ini.
"Kami harus menyatakan bahwa apa yang direncanakan tersebut sesungguhnya tidaklah optimal, karena alternatif (lain)nya masih bisa diajukan, yaitu penataan pedestrian tanpa memindahkan pohon-pohon sama sekali," sebut Safrudin dalam siaran persnya.
Safrudin mengatakan, tidak ada perhitungan yang memadai atas dampak lingkungan dan dampak sosial dari kebijakan pemindahan pohon tersebut.
"Secara umum, di tempat-tempat yang pohonnya dihilangkan akan mengalami pemburukan mutu udara dan penurunan kenyamanan secara keseluruhan. Butuh waktu lebih lama lagi untuk menjadikan koridor ini sebagai tempat yang lebih baik secara lingkungan dan sosial," tutur Safrudin.
Menurutnya, tidak ada kalkulasi alternatif dari apa yang bisa dilakukan selain memindahkan pohon. Ia juga mengimbau agar Pemprov DKI Jakarta untuk menunjukkan transparansi kepada publik terkait detail rencana proyek tersebut.
