Pemilu 2019 dan Pemilih Milenial

Tim Editor

Sedang memuat podcast...

Arya Fernandes (Ilustrasi Yus/era.id)

Jakarta, era.id - Usaha Joko Widodo untuk meraup dukungan pemilih milenial (17-29 tahun) sepertinya tidak mudah. Survei CSIS Agustus 2017 menemukan selisih suara Joko Widodo dan Prabowo Subianto hanya berjarak sebesar 8 persen. Sebesar 33,3 persen pemilih milenial mengaku akan memilih Jokowi saat survei dilakukan dan 25 persen mengaku akan memilih Prabowo Subianto. 

Sekitar 39 persen suara pemilih milenial tersebar ke banyak tokoh. Dan sisanya mengaku belum mempunyai pilihan dan tidak menjawab. Sementara pada pemilih non-milenial (berusia di atas 30 tahun), selisih suara Jokowi dan Prabowo sekitar 30 persen suara.

Tak optimalnya suara Jokowi di pemilih milenial tentu mengagetkan. Padahal sejumlah cara sudah dilakukan untuk mendapatkan dukungan milenial. Mulai dari mengundang para blogger dan pegiat media sosial dalam jamuan makan di Istana Negara, hingga membuat vlog dan eksis di YouTube. 

Pemilih milenial memang sulit ditebak. Mereka mewakili genre baru pemilih Indonesia yang mempunyai pandangan unik dibanding pemilih lainnya. Mereka juga mudah berubah ke lain hati, apalagi bila menemukan idola baru.

Pilihan pemilih milenial terhadap partai politik juga berbeda. PDIP sebagai partai pemenang pemilu tak sepenuhnya bisa optimal meraup suara milenial. Saat survei dilakukan, 26,5 persen milenial mengaku akan memilih PDIP, Gerindra (17,8 persen), Demokrat (13,7), Golkar (10,7), dan Perindo (4,5) sebagai lima partai teratas dipilih oleh milenial. 

Kecenderungan lain yang terjadi adalah fenomena menarik di level daerah. Sensus Nasional CSIS pada tahun 2015 terhadap pimpinan Partai Golkar, Gerindra, PDIP, dan PAN di seluruh provinsi dan kabupaten/kota se-Indonesia, menemukan adanya regenerasi politik di tingkat lokal. Para pimpinan partai di daerah umumnya berusia pada kisaran 40-45 tahun. Perubahan politik lainnya yang ditemukan adalah pimpinan elite di tingkat lokal mulai bergeser dari yang berlatar aktivis politik (partai, LSM, media massa, dosen) menjadi pengusaha. Mayoritas pimpinan partai di daerah saat ini memiliki background sebagai pengusaha. 

Perubahan politik di tingkat lokal tersebut harus dibaca partai politik di tingkat nasional. Regenerasi kepemimpinan nasional belum terjadi dengan baik. Beberapa pimpinan partai politik ada yang tidak pernah diganti atau menjabat secara berturut-turut lebih dari dua periode kepengurusan. Hal tersebut tentu tidak baik bagi sirkulasi dan regenerasi kepemimpinan di tingkat nasional. Kemandekan regenerasi dan sirkulasi ini akan mengganggu suksesi politik di internal partai pada masa depan. 

Untuk menyiapkan regenerasi politik, saya kira partai politik perlu menyiapkan perubahan desain kelembagaan dengan memberikan ruang bagi pemilih muda atau milenial. Partai harus memberikan kepastian jenjang karier bagi anak-anak muda dan milenial ketika berkarir di partai politik. Bila tidak ada mekanisme yang jelas tentang karir politik dan proses penentuan jabatan-jabatan strategis di internal partai dilakukan secara tertutup, saya khawatir hal tersebut akan menyebabkan anak-anak muda tidak tertarik menjadi aktivis politik. 

Partai politik juga perlu menyiapkan cara untuk memberikan ruang bagi generasi muda/milenial untuk terlibat dalam kegiatan-kegiatan politik. Jauhnya jarak antara milenial dengan partai menyebabkan tidak terjadi interaksi antara pemilih milenial dengan partai politik.


(Ilustrasi/era.id)

Berebut Milenial

Pemilih milenial (berusia 17-29 tahun) yang berjumlah sekitar 15-20% dari jumlah pemilih secara nasional, menyebabkan partai politik saling berebut suara di segmen ini. Namun tantangannya tidak mudah. Selain karakteristik pemilih milenial yang tidak mudah ditebak, mereka juga gampang bergeser dari satu tokoh ke tokoh lainnya, atau dari satu partai ke partai lainnya. 

Salah satu yang membedakan generasi milenial dengan generasi lainnya adalah akses mereka ke akun sosial media. Sebesar 81,7 persen pemilih milenial mengaku memiliki akun Facebook, sementara hanya 23,4 persen dari pemilih non milenial (berusia di atas 30 tahun) yang memiliki akun Facebook. 

Dari sisi akses terhadap media online, 54 persen milenial mengaku mengakses media online setiap hari. Sementara hanya 11,9 persen dari pemilih non milenial yang mengakses media online setiap hari. Perbedaan akses terhadap sosial media dan media online tentu mempengaruhi cara milenial memandang politik dan memengaruhi cara mereka dalam memilih dalam pemilu. 

Pertumbuhan platform digital dan media sosial yang berkembang pesat menyebabkan partai politik mulai mengadopsi cara-cara mutakhir untuk merebut simpati pemilih milenial. Partai mulai menggunakan platform-platform digital seperti Faceboook, Twitter, YouTube, dan Instagram. Bahkan beberapa partai politik sudah ada yang menyewa jasa konsultan profesional untuk mengelola akun media sosial partai. 

Menjelang pemilu nasional (legislatif dan presiden) serentak nanti, sejumlah partai politik juga sudah menyiapkan pasukan cyber (cyber troops) untuk merebut simpati pemilih. Dugaan saya, perang cyber (cyber war) antar partai politik akan mengalami tren peningkatan dibandingkan pemilu sebelumnya. 

Merebut dukungan milenial, tentu tidak cukup hanya mengandalkan gadget menggunakan sosial media di ruang-ruang berpendingin udara. Pemilih tentu membutuhkan interaksi langsung dengan partai politik di lapangan. Tak heran bila pertarungan antar partai di ‘darat’ juga diperkirakan akan lebih sengit. Partai-partai baru akan berhadapan secara langsung dengan partai-partai yang sudah memiliki infrastruktur dan pengalaman politik yang kuat dan solid. Bagaimana pun, jaringan dan jam terbang politik akan menjadi variabel penting dalam pertarungan politik di ‘darat’. 

Beberapa partai politik yang sudah mempunyai infrastruktur politik milenial (kepemudaan) tentu tidak terlalu kaget dengan kompetisi politik di lapangan. Pasalnya, sejumlah aktivis sayap pemuda partai tersebut telah menjalani pertarungan di internal organisasi yang melelahkan dan pertarungan di Organisasi Kemasyarakatan Pemuda (OKP), seperti di Komite Nasional Pemuda Indonesia (KNPI) atau di organisasi ekstra kampus, seperti Himpunan Mahasiswa Islam (HMI), Pergerakan Mahasiswa Islam Indonesia (PMII), Kesatuan Aksi Mahasiswa Muslim Indonesia (KAMMI), Ikatan Mahasiswa Muhammadiyah (IMM), Gerakan Mahasiswa Nasional Indonesia (GMNI) atau Perhimpunan Mahasiswa Katolik Republik Indonesia (PMKRI), dll. 

Partai-partai yang telah mempunyai jaringan dan sayap kepemudaan yang solid diperkirakan akan memudahkan pertarungan di darat. Tiga partai besar misalnya telah memiliki jaringan kepemudaan yang cukup solid. PDIP misalnya memiliki Taruna Merah Putih dan Banteng Muda Indonesia.Partai Golkar memiliki Angkatan Muda Pembaruan Indonesia (AMPI), Angkatan Muda Partai Golkar (AMPG). Sementara Partai Gerindra memilki Tunas Indonesia Raya (Tidar) dan Satuan Relawan Indonesia Raya (Satria). 

Dengan kondisi tersebut, tentu tidak mudah bagi partai baru untuk bisa mengambil segmen pemilih milenial. Selain variabel jaringan dan pengalaman politik, pertimbangan pilihan milenial juga dipengaruhi oleh ketokohan aktor politik serta kecenderungan yang gampang berubah.

Arya Fernandes
Peneliti Departemen Politik dan Perubahan Sosial CSIS


Era ide adalah kumpulan tulisan dari para pemikir negeri ini. Kami mau era ide bisa memberikan pemahaman baru bagi pembaca media ini. Jika ada opini kamu mengenai sebuah peristiwa politik, hukum atau apa pun, silakan kirim tulisan ke [email protected]
 

Tag: muda beda dan berbahaya

Bagikan: