"Rumah saya ternyata ada sumur air tanah juga. Jadi ini yang kita mau matikan. Mau tukar semuanya kepada air dari PAM," kata Sandi di Gedung Teknis Dinas, Tanah Abang, Jakarta Pusat, Selasa (13/3/2018).
Gubernur DKI Anies Baswedan sedang menertibkan penggunaan air tanah. Sebagai awalan, Anies akan menyasar gedung-gedung perkantoran. Rujukan aturannya adalah Keputusan Gubernur No 279/2018 tentang Tim Pengawasan Terpadu Penyediaan Sumur Resapan dan Instalasi Pengolahan Air Limbah Serta Pemanfaatan Air Tanah di Bangunan Gedung dan Perumahan.
Tim ini terbagi menjadi beberapa unsur, yakni Cipta Karya Lingkungan Hidup, Perindustrian dan Energi, Satpol PP, Sumber Daya Air, serta unsur eksternal dari Balai Konservasi Air Tanah.
Dalam kurun waktu 12-21 Maret 2018, tim pengawas terpadu ini akan melakukan operasi ke sejumlah gedung-gedung di DKI Jakarta, baik yang dikelola swasta ataupun gedung pemerintahan.
Kembali ke Sandiaga. Kata dia, sidak yang dilakukan Anies nantinya tidak hanya ke gedung-gedung saja. "Nanti saya ingin bawa teman-teman untuk (meninjau) setelah gedung-gedung, rumah-rumah juga," ucap Sandi.
"Karena masih banyak sekali rumah yang mengambil air, termasuk rumah saya. Jadi (pengambilan air tanah) ini kita matikan," sambungnya.
Sandi melihat penurunan muka tanah di Jakarta disebabkan oleh penyedotan air tanah. Untuk mencegah penurunan muka tanah tidak terlalu signifikan, Sandi mau mendisiplinkan pengelolaan air tanah.
"Kita dorong PAM untuk berinvestasi untuk pipanisasinya. Dan kita stop untuk mengambil air tanah," tutupnya.
